alexametrics
Senin, 18 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Alokasi Dana Desa 2021 Capai Rp 238 Miliar

14 Januari 2021, 07: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawapos.radarmojokerto.com

PENDAMPINGAN: Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Mukhamad Hidayat memberikan sambutan pada Fasilitasi Pendampingan DD 2021 Vanda Gardenia Hotel Trawas kemarin. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.jawapos.com)

SEJAK dikucurkan Pemerintah Pusat pada 2015, tahun anggaran 2021 merupakan tahun ketujuh desa se-Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto, untuk menerima dana desa (DD). Fasilitasi pendampingan DD pun kembali digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dan diresmikan oleh Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (13/1) di Vanda Gardenia Hotel Trawas. 

Tercatat alokasi yang diterima Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini mencapai  Rp 238.562.799.000. Anggaran ini dibagikan secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan  alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Nominal DD yang paling sedikit diterima adalah  Rp 610.844.000 dan paling banyak  Rp 1.273.107.000.

Selanjutnya, Bupati Pungkasiadi menjelaskan pada kegiatan fasilitasi jika sistem penyaluran DD mengalami perubahan. Bupati meminta agar semua perubahan tersebut betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.

ANGGARAN: Bupati Pungkasiadi membuka Fasilitasi Pendampingan DD 2021 Vanda Gardenia Hotel Trawas kemarin.

ANGGARAN: Bupati Pungkasiadi membuka Fasilitasi Pendampingan DD 2021 Vanda Gardenia Hotel Trawas kemarin. (humas for radarmojokerto)

Sebagai informasi, terdapat re-formulasi perhitungan DD 2021 yakni adanya alokasi dasar yang mempertimbangkan klaster jumlah penduduk, dan alokasi kinerja yang merupakan reward bagi desa-desa berkinerja baik dengan pertimbangan beberapa aspek. Yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan DD, capaian keluaran DD serta capaian hasil pembangunan desa.

Alokasi kinerja ini pun telah berdasar pada penilaian  yang dilakukan Kementerian Keuangan  dan Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut menjabarkan terdapat 30 (tiga puluh) desa yang mendapat alokasi kinerja, sehingga desa tersebut diberi alokasi kinerja sebesar Rp 288.000.000. Tentunya hal ini diharapkan menjadi pemacu semangat agar pemerintah desa terus berbenah diri, menjadi desa berkinerja baik.

Tidak itu saja, saat ini juga terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah skema penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN), langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini dilakukan agar DD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berdampak positif bagi perekonomian, memberikan nilai tambah bagi kelompok marginal melalui Program Padat Karya Tunai Desa sebagai akibat yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dalam menangani pandemi Covid-19 bupati berharap pemerintah desa mengalokasikan anggaran melalui APBDesa tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Desa Tanggap Covid-19. ’’Saya berpesan, kelola DD dengan baik sesuai aturan dan pedoman. Semua harus transparan dan akuntabel, terlebih lagi kita juga sedang berjuang menghadapi pandemi. Kalau suatu desa kinerjanya baik, pasti akan ada reward yang diberikan,’’ kata bupati. (tik)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya