alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Camat Minta Perhutani Rawat Saluran Air

11 Januari 2021, 18: 49: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

MENGANGA: Bekas tambang galian C di utara hutan kayu putih kawasan Watublorok yang turut memperparah banjir langganan di Kecamatan Jetis. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

JETIS, Jawa Pos Radar Mojokerto – Banjir langganan tak hanya menyasar daerah pinggiran Kabupaten Mojokerto. Jika banjir di Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Sooko umumnya disebabkan aliran sungai yang meluap, maka berbeda dengan banjir yang melanda Kecamatan Jetis. Selain minimnya saluran drainase, kiriman air dari hutan kayu putih, dan keberadaan bekas tambang galian C disebut-sebut turut memperparah tradisi banjir.

Setiap hujan deras, sejumlah titik di Kecamatan Jetis selalu tergenang banjir. Luapan air hujan mengakibatkan ruas jalan, permukiman, fasilitas umum (fasum), hingga lahan persawahan terendam banjir. Kendati genangan bisa surut dalam hitungan jam. Namun, hal tersebut menandakan adanya ketidakberesan. Kendati tak ada korban jiwa, banjir tetap tak boleh dipandang sebelah mata.

Terakhir hujan lebat mengakibatkan banjir di  Desa Kupang dan Desa Jetis, Kecamatan Jetis, beberapa waktu lalu. Akibatnya, belasan rumah dan sejumlah fasum tergenang banjir. Banjir langganan ini dirasa semakin parah. Ada beberapa faktor penyebabnya. Mulai dari perilaku membuang sampah sembarangan, saluran drainase yang tak bekerja maksimal, hingga terjadinya pendangkalan dan adanya sedimentasi pada saluran air.

Keberadaan area bekas tambang galian C yang tak direklamasi dan minimnya penyerapan air juga membuat air dari hutan kayu putih milik Perhutani di kawasan Watublorok memperparah terjadinya banjir.

Setelah peristiwa banjir tersebut, sejumlah pihak mulai bergerak. Pengerukan dan pendalaman saluran drainase mulai dilakukan. Sosialisasi ke warga terkait pentingnya keberadaan saluran air makin digencarkan. Selain itu, sejumlah pihak mendorong agar Perhutani sebagai pengelola hutan kayu  putih di  kawasan Watublorok turut memperhatikan dampak lingkungan.

Demikian itu di sampaikan oleh Plt Camat Jetis Tri Cahyo Harianto. Menurutnya, penanganan banjir langganan, khususnya di Kecamatan Jetis, membutuhkan peran lintas sektor. Banjir tak akan teratasi jika hanya satu  kelompok yang bekerja.

’’Paling tidak kemarin kami sudah upayakan dengan PU (DPUPR Kabupaten Mojokerto) untuk normalisasi drainase dari depan kecamatan (Kantor Kecamatan Jetis) sampai Kali Marmoyo kurang lebih sekitar satu kilometer,’’ ungkapnya kemarin (10/1).

Tri mengatakan, normalisasi berupa pengerukan itu untuk meminimalisir luapan air yang kerap terjadi setiap hujan deras. Pihaknya menyadari, dengan hanya normalisasi, banjir tak lantas teratasi. Pasalnya, banjir kerap terjadi karena besarnya air yang turun dari area dataran tinggi hutan kayu putih milik perhutani di kawasan Watublorok. ’’Setiap hujan deras itu air dari Watuborok kayak dilempar ke sini (permukiman),’’ katanya.

Hal itu bisa terjadi lantaran tak bekerjanya proses penyerapan air di kawasan hutan. Derasnya hujan tak mampu terserap ke dalam tanah sehingga turun dan turut membanjiri permukiman. Pihaknya berharap agar Perhutani turut berupaya dalam penanganan banjir langganan ini. Perhutani harus merawat aliran air yang turun dari kawasan hutan. Hingga upaya reboisasi agar penyerapan air bisa maksimal.

’’Meskipun di bawah (kawasan permukiman) dilakukan normalisasi atau apa pun, tapi di sana (Perhutani) tidak ada upaya menghambat air dari Watublorok ya percuma. Jadi akan terus begini,’’ tuturnya.

Selain minimnya penyerapan air di hutan Watublorok, banjir kian diperparah keberadaan bekas tambang galian C. Pasalnya, selepas penambangan tak lagi aktif, kondisinya dibiarkan menganga. Tak ada upaya reklamasi maupun penutupan bekas tambang dari pihak terkait. Hal ini tentunya membuat air semakin lancar membanjiri permukiman yang rata-rata berada pada posisi geografis lebih rendah dari lokasi tambang tersebut.

’’Bekas galian C juga berpengaruh terjadinya banjir. Terutama yang berada di sebelah utara hutan Watublorok itu,’’ ungkapnya.

Tri mengaku, upaya lebih konkret yang bisa dilakukannya adalah naturalisasi saluran air. Yakni, dengan mengembalikan fungsi saluran-saluran air yang tertutup.  Terutama saluran-saluran air di kawasan persawahan yang tidak aktif.

Kondisi itu terjadi karena petani menutup saluran air untuk digarap. Sehingga, membuat air terpecah dan meluber. ’’Para petani sudah saya kumpulkan. Saya ingin mengembalikan fungsi saluran air yang dulu ada, tapi sekarang mati karena pelebaran sawah,’’ tutur Tri.

Baginya, pengembalian fungsi ini dirasa wajib karena, salran air yang saat ini tak mumpuni justru membuat air meluap ke permukiman dan tanaman para petani sendiri. ’’Fungsi-fungsi (saluran-saluran) yang dulu ada ayo dikembalikan lagi. Sekarang perubahan perilaku, kalau petani itu kan kalau bisa dilebarkan sawahnya daripada saluran airnya,’’ pungkasnya. (adi)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya