alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Hukuman Kebiri Diterapkan Usai Jalani Hukuman

06 Januari 2021, 10: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawapos.radarmojokerto.com

TITIK TERANG: Kasi Pidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko memberikan keterangan di kantor Kejari Jalan R.A Basuni, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Selasa (5/1). (Khudori Aliandu/radarmojokerto.jawapos.com)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak resmi ditetapkan.

PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 7 Desember lalu bakal menentukan nasib narapidana (napi) pencabulan terhadap anak, Muh Aris, 22. Warga Mengelo Tengah, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima hukuman kebiri kimia. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las ini divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto pada 2 Mei 2019 silam.

Selain harus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun, dan membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara, Aris juga akan dikebiri. Itu setelah perbuatannya dinilai sangat tidak manusiawi. Di mana dia terbukti dan mengakui melakukan tindakan asusila. Pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Sudah 9 anak sebagai korban sasaran Aris. Terakhir dia melakukan perbuatan asusila kepada seorang bocah di sekitar Desa Sooko, dan Kelurahan Surodinawan, pada Oktober 2018 silam.

’’Vonis Aris sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Terdakwa tidak mengajukan kasasi lagi. Terdakwa menerima putusan banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT),’’ ungkap Kasi Pidum Kejari Kabupaten Mojokerto, Ivan Yoko.

Terdakwa sudah dieksekusi pada 22 Agustus 2019. Menjalani hukuman pokok selama 12 tahun penjara dipotong masa tahanan. Sedangkan, lanjut Ivan, sanksi kebiri kimia saat itu terkendala belum adanya petunjuk teknis (juknis). Menurut dia, hukuman tambahan kebiri kimia terhadap Aris, hakim berpedoman pada pasal 81 ayat 7 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga ditekennya PP 70/2020 yang mengatur pelaksanaan kebiri kimia, menjadikan eksekusi terhadap Aris nantinya kian terang. Meski secara teknis, jaksa sebagai eksekutor masih harus menunggu instruksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemberitahuan tersebut paling lambat dilayangkan ke Kejari Kabupaten Mojokerto 9 bulan sebelum Aris selesai menjalani pidana pokok. ’’Kami bekerja sama dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) melaksanakan penilaian klinis terhadap Aris, paling lambat 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Kemenkum HAM,” tandas dia. Penilaian klinis ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang.

Dia menambahkan, pada kesimpulan yang menjadi tahapan lanjutan, tim medis dan psikiatri yang ditujuk jaksa untuk melakukan penilaian klinis harus menentukan Aris layak atau tidak dikebiri kimia. Hasil penilaian klinis wajib disampaikan ke Kejari Kabupaten Mojokerto paling lambat 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari jaksa, hingga akhirnya eksekusi. Dia menyebutkan, dalam PP pasal 5 mengatur, jika kebiri kimia dikenakan dalam kurun waktu paling lama 2 tahun. ’’Eksekutornya memang kejaksaan, tapi saat pelaksanaan kebiri kimia harus ada pihak dari Kemenkum HAM, Kemenkes, dan Kementerian Sosial (Kemensos). Teknis pelaksanaannya kami belum mengetahui, menunggu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes),’’ jelasnya.

Sebelumnya, Aris divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan oleh PN Mojokerto pada 20 Juni 2019. Itu setelah dia terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang balita/anak di wilayah hukum Polresta Mojokerto. Vonis ini baru diterapkan terhadap Aris setelah dia menjalani hukuman dalam vonis pertama. 

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya