alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Jabatan Ikbar Hanya 3,5 Tahun

24 Desember 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

jawapos.radarmojokerto.com

TAK UTUH: Masa pemerintahan Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barraa diperkirakan hanya 3,5 tahun saja menyusul rencana pilkada serentak tahun 2024. (Sofan Kurniawan/Radarmojokerto.jawapos.com)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Jabatan sebagai pucuk pimpinan di Pemkab Mojokerto yang akan diemban Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barraa (Ikbar) sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) dipastikan tak akan utuh lima tahun. Pemerintah pusat melalui legislatif telah mewacanakan pelaksanaan pemilu serentak di semua level pemerintahan akan berlangsung 2024 mendatang.

Wacana ini otomatis berdampak pada masa jabatan bupati dan wabup hasil pilkada tahun ini. Yang hanya berlaku selama 3,5 tahun, terhitung sejak dilantik Februari 2021 nanti. Bahkan, pemerintah melalui Komisi II DPR RI juga menargetkan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), sebagai regulasi pemilihan bisa selesai paling cepat pertengahan 2021 nanti. Sehingga saat menghadapi pilkada serentak tahun 2022 mendatang, UU Pemilu sudah bisa diaktifkan dalam menormalisasi jadwal pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024.

’’Informasinya, memang semua jenis dan level pemilihan akan dijadikan dalam kurun satu tahun. Yakni, tahun 2024 nanti. RUU-nya saat ini sedang digodok. Kami hanya melaksanakan sesuai UU,’’ tegas Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Buchori.

Muslim menjelaskan, dalam UU Pemilu, nantinya akan menyertakan semua jenis pemilihan dalam kurun satu tahun. Dengan dibagi menjadi dua level. Masing-masing pemilihan nasional dan regional. Pemilihan nasional pilpres dan pileg dan DPD RI. Sedangkan pemilihan regional, terdiri atas pilgub, pilbup/pilwali, serta pileg daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota).

Pemilu tahun 2024 juga tak lepas dari batas maksimal pelaksanaannya sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak. Serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sama-sama berakhir di tahun 2024 mendatang. Sehingga kedua undang-undang nantinya direvisi dan digabung menjadi undang-undang baru sebagai acuan dalam menyerentakkan pemilihan dalam satu periode.

Nah, penyeragaman inilah yang otomatis berimbas pada masa jabatan bupati dan wakil bupati Mojokerto yang bakal diduduki Ikfina dan Gus Barraa. Di mana, pemenang pilbup 2020 ini hanya akan menjabat selama 3,5 tahun. Terhitung mulai dilantik Februari 2021 hingga jelang pemilu serentak digulirkan 2024 mendatang. ’’Kemungkinan memang hanya 3,5 tahun. Tergantung hasil revisi UU Pemilu yang baru nanti keputusannya seperti apa. Tapi, sesuai UU Pilkada dan UU Pemilu, cita-citanya sama, menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2024,’’ tandas Muslim. 

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya