alexametrics
Minggu, 25 Jul 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto
Pilbup Mojokerto 2020

Ratusan Napi dan Tahanan Kehilangan Suara di Pilkada

09 Desember 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Lapas Mojokerto di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto.

Lapas Mojokerto di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto. (Dok Jawa Pos Radar Mojokerto)

KOTA, Jawa Pos Rada Mojokerto – Bawaslu Kota Mojokerto turut menyuarakan hak ratusan daftar pemilih tetap (DPT) yang berada kini berstatus narapidana (napi) dan tahanan di Lapas Kelas II-B Mojokerto dan sel tahanan Polresta Mojokerto.

Selain dinilai mempunyai hak konstitusi, Bawaslu juga memastikan, agar data mereka tidak akan ”dimainkan” dalam pemungutan suara hari ini (9/12).

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor menjelaskan, sesuai instruksi Bawaslu Jawa Timur (Jatim), daerah perbatasan yang tidak menggelar pilkada diminta turut melakukan pengawasan sekaligus menyuarakan hak pemilih yang menjalani masa tahanan di luar wilayah administrasi pilkada.

Baca juga: 3.649 Surat Suara Pilkada Rusak, Dimusnahkan biar Tak Disalahgunakan

’’Kami sudah melakukan koordinasi terkait pemilih yang statusnya berada di Lapas Kelas II-B Kota Mojokerto dan tahanan Polresta Mojokerto,’’ ungkapnya.

Hasilnya, lanjut Ulil, dua lembaga tersebut memang tidak bisa memaksa para tahanan untuk ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Di antaranya, terang dia, terkait pengamanan petugas akan terpecah dengan adanya tahanan yang harus menuju TPS (tempat pemungutan suara) di Kecamatan Jetis, yang ditunjuk sebagai TPS terdekat.

Di lain sisi, juga harus ada jaminan bebas Covid-19 jika keluar ke TPS dan kembali masuk ke tahanan. ’’Itu yang menjadi pertimbangan. Dan itu butuh proses panjang, karena butuh koordinasi dengan gugus tugas,’’ tuturnya.

Apalagi, dari data yang ada, DPT yang kini menjalani tahanan di Mapolresta mencapai 39 orang. Demikian pun dengan warga binaan di Lapas Kelas II-B Mojokerto. Lapas di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto ini, tercatat lebih banyak lagi DPT. ’’Total ada sekitar 516,” terangnya.

Dengan rincian, 392 orang tercatat dalam NIK (nomor induk kependudukan) dan 124 orang tidak tercatat NIK. Dia menambahkan, sesuai instruksi Bawaslu Jatim, Bawaslu Kota Mojokerto diminta menyuarakan hak mereka yang memang mempunyai hak pilih.

Dan hal itu juga sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto sebagai penyelenggara pilkada. Hanya, terang dia, hasil koordinasi, KPU memutuskan tetap tidak bisa membuka TPS di dua lokasi tersebut. Dengan alasan berada di luar wilayah administrasi.

Seperti tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal 33A disebutkan, jika pemutakhiran data pemilih berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam satu wilayah penyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

’’Selama itu berada di dalam wilayah itu bisa mendirikan TPS. Dengan  ketentuan minimal ada 30 tahanan, bisa. Tapi, karena ini di luar Kabupaten Mojokerto, belum ada payung hukum. Itu yang jadi kendala,’’ paparnya. Di sisi lain, tegas Ulil, dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 terkait pemilih, setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, mempunyai hak untuk memilih.

Setidaknya dalam pasal 2 dijelaskan yang menjadi prasyarat memilih adalah orang itu sudah terdaftar menjadi DPT. ’’Setelah kita kroscek, sebagian besar (tahanan polresta dan lapas) ternyata mempunyai hak. Tapi, terbentur payung hukum. Jadi hak (untuk memilih) hilang. Jumlahnya juga cukup banyak. Total ada 555 orang. Itu sudah dua TPS,’’ paparnya.

Untuk itu, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto memastikan, bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Dia juga mendorong KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pemetaan terhadap 555 orang tersebut.

’’Jangan sampai, data ini dimainkan. Poinnya, paling tidak harus dipastikan tidak dimainkan, karena jumlah ini lumayan banyak,’’ jelasnya. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya