alexametrics
Senin, 18 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Lelang Masker dan Sabun Janggal

03 Desember 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Pasca menyandang gelar pemenang lelang, seorang rekanan mendadak dikagetkan dengan sikap Pokja yang mendadak melakukan pembatalan. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kabar tak sedap menyelimuti proses lelang pengadaan hand sanitizer dan sabun di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto. Tender proyek senilai Rp 699 juta itu mendadak dibatalkan dengan alasan pemenang lelang tidak beralamat di Kabupaten Mojokerto.

Dari pantauan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE) Kabupaten Mojokerto, proyek pengadaan sabun dan hand sanitizer senilai Rp 699 juta dengan rincian Rp 477 juta untuk SD dan Rp 222 juta untuk SMP itu masuk sejak 16 November 2020. Dari delapan penyedia, CV Bendan Prakasa ditetapkan sebagai pemenang tender. Namun, jelang penandatanganan kontrak, dibatalkan atau tidak bisa dilanjutkan. Pembatalan itu lantaran ada sanggahan pada 25 November. ’’Sanggahan itu direspons oleh pokja 28 November 2020 dan sanggahan diterima,’’ ungkap Wahyu Hendra Darmawan, pemenang tender.

Diterimanya sanggahan itu membutnya kecewa. Sebab, sebagai pemenang tender, pihaknya sudah melengkapi seluruh persyaratan. Termasuk, surat kesanggupan melaksanakan pengerjaan selama 14 hari. Lebih kecewa lagi, setelah mengetahui alasan pembatalan pemenang tersebut. Yakni, karena distributor tidak berdomisili di Kabupaten Mojokerto. Yakni, beralamat di Jalan Rinjani Gang Rajawali, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. ’’Tapi kan aneh, harusnya CV dari mana pun tidak ada masalah karena tender nasional. Yang melakukan sanggah juga PT dari Jakarta,’’ terangnya.

Karena dibatasi domisili, selain merasa aneh, pihaknya menilai proyek pengadaan itu tidak serius. Termasuk mencurigai adanya permainan. Apalagi, Wahyu menyebut, satu dari empat poin sanggahan yang masuk tidak bisa dijawab Pokja dan PPK. Yakni, pemenang tender harus memiliki produsen dan distributor resmi di wilayah Kabupaten Mojokerto ditunjukkan dengan surat domisili dan legalitas sebagai produsen atau distributor resmi.

Meskipun merasa aneh, tapi pihaknya tetap memenuhi persyaratan tersebut. CV Bendan Prakasa mempunyai distributor di wilayah Kabupaten Mojokerto. ’’Padahal kerangka acuan kerja (KAK) yang buat juga PPK. Dan kami bisa memenuhi persyaratan tersebut di atas,’’ tuturnya.

Terbukti, CV Bendan Prakasa lolos verifikasi data dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Bahkan, ditetapkan menjadi pemenang. ’’Kita lolos verifikasi administrasi. Tidak mungkin bisa jadi pemenang kan kalau dari persyaratan administrasi saja kita tidak lolos,’’ tambah Wahyu.

Memang, dikatakan Wahyu, dalam prosesnya sempat dilakukan penawaran ulang. Sebelum itu, CV Bendan Prakasa berada pada urutan enam. ’’Awalnya kami juga pesimis, tapi ternyata pada 20 November kami malah diundang dan melaksanakan reverse auction (penawaran ulang),’’ jelasnya.

Ada dua penyedia yang melakukan penawaran ulang. Pada akhirnya, 21 November diumumkan jika CV Bendan Prakasa ditetapkan sebagai pemenang. Namun, pada hari di mana harus dilakukan penandatanganan kontrak pada Selasa (1/12), mendadak ada berita acara pembatalan lelang. ’’Dan pengumuman pembatalan tender dilakukan hari ini (kemarin),’’ ujarnya.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Mojokerto Zaqqi, menjelaskan, gagalnya tender setelah penetapan pemenang sebenarnya hal yang biasa terjadi. Sehingga bukan hal baru. ’’Tidak kali ini saja terjadi, dulu juga pernah ada,’’ ungkapnya.

Faktornya pun sama. Pembatalan tender banyak terjadi karena adanya sanggahan yang diterima oleh Pokja dan PPK. Termasuk dalam pengadaan sabun dan hand sanitizer yang dilakukan Dispendik Kabupaten Mojokerto. Sanggahan itu bisa diterima atau tidak diterima. ’’Ternyata di pengadaan ini sanggahannnya diterima oleh pokja. Sehingga oleh pokja, sesuai hasil diskusi PPK, tender dibatalkan,’’ tuturnya.

Sebenarnya, sejak awal memang ada salah satu persyaratan yang menurutnya diskriminatif. Namun, Zaqqi tak menjelaskan secara gamblang syarat yang dimaksud. Saat itu, oleh pokja juga sudah disampaikan ke PPK jika syarat yang dibuat rawan sanggah. Namun peringatan itu diabaikan PPK dengan tidak mengubah persyaratannya hingga melanjutkan proses. ’’Saya tidak tahu motifasinya apa,’’ tegasnya.

Terpisah, Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin menegaskan, sesuai dengan mekanisme lelang dan evaluasi dilakukan pokja pengadaan. Namun, dalam masa sanggah terdapat satu sanggahan dari penyedia diterima pokja. ’’Pembatalan dilakukan dari pihak pokja, dinas pendidikan baru menerima dokumen pembatalan hari ini, untuk detail lebih lanjut bisa menanyakan di pihak pokja,’’ ungkapnya. 

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya