alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Tunjangan Dewan Diajukan Naik

19 November 2020, 09: 55: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto saat menjalani sidang paripurna, di Graha Whicesa, beberapa waktu lalu. (fen/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Di tengah pembahasan R-APBD 2021 mencuat kabar seputar usulan kenaikan tunjangan untuk anggota DPRD Kabupaten. Di antaranya, tunjangan perumahan dan transportasi yang selama ini diterima wakil rakyat setiap bulan.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, usulan kenaikan tunjangan perumahan menjadi sekitar Rp 14,5 juta dari nilai sebelumnya Rp 11,5 juta. Sedangkan, tunjangan transportasi dari Rp 8,5 juta juga diusulkan naik menjadi sekitar Rp 14,5 juta. Kenaikan sejumlah tunjangan itu bakal meningkatkan penerimaan dewan setiap bulannya. Tunjangan dewan terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2017 lalu. Itu diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Mojokerto Edi Ikhwanto mengatakan, kenaikan tunjangan bagi dewan itu tak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto. Bahkan, di kota kabupaten lain dan hampir seluruh daerah di Indonesia melakukan hal serupa. ’’Itu terjadi di seluruh Indonesia,’’ ungkapnya.

Menurut politisi PKB ini, tunjangan bagi dewan tidak mengalami kenaikan selama tiga tahun. Sudah selayaknya dinaikkan mengingat beban kerja dewan dan perkembangan situasi perekonomian. ’’Tiga tahun tidak pernah naik. Tapi, itu tidak terkait langsung dengan ancaman deadlock pembahasan anggaran,’’ terangnya.

Pria yang juga Ketua Komisi III ini membeberkan, ancaman deadlock pembahasan anggaran itu bentuk sikap tegas banggar. Mengingat, rekomendasi banggar saat P-APBD 2020 lalu tak digubris eksekutif. Padahal, itu merupakan hasil pembahasan dan pencermatan banggar terhadap draf P-APBD 2020. ’’Kalau rekomendasi banggar tidak diindahkan mending tidak pakai banggar ketika pembahasan anggaran daerah,’’ beber dia.

Anggota banggar lainnya, Arif Winarko menambahkan, rekomendasi banggar terhadap P-APBD 2020 lalu disampaikan dalam rapat paripurna. Yang mana, rapat paripurna menjadi momen tertinggi pada lembaga legislatif. Harusnya, kata dia, pihak eksekutif memberikan penghormatan dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. ’’Ironis kalau rekomendasi yang disampaikan dalam pendapat akhir banggar saat paripurna tidak diindahkan. Itu yang teman-teman dewan sesalkan,’’ keluhnya.

Terpisah, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mojokerto Hariyono disinggung terkait adanya usulan kenaikan sejumlah tunjangan bagi dewan mengaku belum mengetahui detail. Bahkan belum ada usulan tersebut masuk ke tempatnya. Berikut dengan pembahasannya. ’’Belum ada masuk ke saya. Belum juga ada pembahasannya,’’ ujarnya lewat layanan telepon.

Pihaknya mengatakan, pembahasan R-APBD 2021 belum sepenuhnya rampung. Mengingat, tahapan pembahasan antara banggar dengan TAPD masih berlangsung. Pihaknya enggan berandai-andai terhadap kemungkinan usulan kenaikan tunjangan bagi dewan. ’’Yang dibahas banyaklah. Saya tidak ingat secara rinci karena namanya rapat kerja. Tetapi semua masih proses,’’ kata Hariyono.

Soal ancaman deadlock pembahasan anggaran 2021 oleh kalangan dewan setelah tak diindahkannya sejumlah rekomendasi DPRD pada P-APBD 2020 lalu, Hariyono enggan menjawab detail. ’’Ya masih dibahas. Masih mencari solusi,’’ ujar pria yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto ini.

Diketahui sebelumnya, Banggar DPRD Kabupaten Mojokerto mengancam pembahasan R-APBD 2021 berakhir deadlock. Menyusul, sejumlah rekomendasi banggar tidak digubris eksekutif. Itu seperti pengalihan anggaran pengadaan alat berat Rp 2,3 miliar untuk penanganan Covid-19, pengalokasikan Surat Pernyataan Miskin (SPM) di Dinsos, hingga upaya memaksimalkan penggunaan Silpa dalam P-APBD 2020. 

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya