alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Banner Program Pemerintah Bergambar Petahana Ditutup Kertas

27 Oktober 2020, 18: 56: 44 WIB | editor : Mochamad Chariris

Dua petugas Bawaslu menutupi gambar petahana yang terpampang di banner gapura Kampung Tangguh di wilayah Kecamatan Jetis, Minggu (25/10).

Dua petugas Bawaslu menutupi gambar petahana yang terpampang di banner gapura Kampung Tangguh di wilayah Kecamatan Jetis, Minggu (25/10). (Bawaslu for Radar Mojokerto)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bawaslu Kabupaten Mojokerto kembali menertibkan sejumlah alat peraga yang disinyalir sebagai bentuk pelanggaran pilkada selama masa kampanye.

Sejak Senin (19/10) lalu, alat peraga sosialisasi program milik pemerintah berupa banner yang memampang gambar calon bupati petahana terpaksa dicopot petugas pengawas tingkat kecamatan (panwascam) hingga pengawas kelurahan/desa.

Instruksi pencopotan tersebut terpaksa dilakukan setelah ada larangan mencantumkan foto incumbent dalam program pemerintah selama masa kampanye berlangsung. Mengingat, besarnya potensi kepentingan petahana yang disisipkan dalam program pemerintah jika hal tersebut tetap dibiarkan.

Sehingga dipandang berpotensi memengaruhi prinsip netralitas pemerintah selama pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at menjelaskan, upaya pencopotan sebenarnya sudah didengungkan Bawaslu sejak sebelum penetapan paslon, September lalu.

Saat itu, Bawaslu melayangkan surat kepada pemkab hingga dua kali agar menurunkan spanduk atau banner yang menyertakan gambar Pungkasiadi, sebagai bupati dalam program pemerintah.

Termasuk program Kampung Tangguh yang banyak menyertakan foto Pungkasiadi bersama kapolres, kapolresta, dan dandim di banner selamat datang. Hanya saja, hingga 20 hari masa kampanye berlangsung, pemkab belum juga menurunkan.

Hal ini yang memaksa Bawaslu memilih jalan instruksional kepada jajarannya untuk segera menertibkan banner yang dinilai melanggar aturan kampanye.

Di antaranya ditutupi menggunakan kertas, menggunakan solasi, hingga dicat pilox warna hitam. Seperti yang tampak di beberapa desa di kecamatan wilayah utara Sungai Brantas, dan di Kecamatan Puri. Sebagian besar gambar tersebut terpasang di gapura-gapura Kampung Tangguh.

’’Sebenarnya kami sudah melayangkan dua kali surat. Pertama, sebelum penetapan dan kedua pada tanggal 30 September lalu,’’ tegasnya. Aris menegaskan, penertiban tersebut sudah melalui tahapan kajian. Di mana, terdapat unsur pelanggaran yang tersaji jika banner tersebut tetap dibiarkan terpasang.

Bahkan, berpotensi muncul sanksi pidana hingga diskulifikasi jika tidak segera dicopot. Mengingat, sudah ada larangan pemasangan alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah bagi petahana.

Seperti yang termaktub dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Dan UU Nomor 1 Tahun 2015 perubahan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. ’’Jika terus dibiarkan, maka akan berujung pada pidana,’’ tegasnya.

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya