alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojopedia
icon featured
Mojopedia
Pernyataan Mosi Rakyat Mojokerto (1)

Mencuat Permintaan Pembubaran Pemerintahan Kota

22 Oktober 2020, 21: 53: 01 WIB | editor : Mochamad Chariris

Gelaran rapat volksraad yang dilaksanakan di Mojokerto tahun 1927.

Gelaran rapat volksraad yang dilaksanakan di Mojokerto tahun 1927. (Dokumen Yuhan for radarmojokerto.id)

Sepanjang Oktober tahun ini diwarnai dengan aksi massa yang menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terjadinya gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk di Mojokerto tersebut dipicu atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam catatan sejarahnya, sebuah mosi atas nama rakyat Mojokerto juga pernah dilayangkan pada era pemerintahan kolonial. Di mana salah satu usulannya adalah meminta pembubaran Pemerintahan Kota Mojokerto yang dinilai tidak mewakili rakyat pribumi.

SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq mengungkapkan, mosi tersebut diputuskan berdasarkan hasil vergadering atau rapat umum yang digelar di Mojokerto 93 tahun silam. Tepatnya pada Minggu, 9 Oktober 1927. ”Saat itu rapat diadakan di gedung Bioskop Sirine di selatan Alun-Alun Mojokerto,” terangnya.

Baca juga: Pjs Bupati Ogah Turuti Tuntutan Buruh

Pria yang akrab disapa Yuhan ini menuturkan, dalam rapat yang dihadiri sekitar 600 peserta itu dinisiasi oleh anggota volksraad atau parlemen pada era kolonial Raden Panji (R.P) Soeroso. Selaku penyelenggara, anggota yang berasal dari Mojokerto itu ditunjuk untuk membuka rapat.

Dalam sambutannya, lanjut Yuhan, R.P Soeroso menyinggung tentang proposal yang diterima volksraad. Proposal yang dilayangkan oleh Prof. Stibbe itu berisi tentang adanya efisiensi dengan menghapus Gemente atau pemerintahan kota yang tidak mampu membiayai pemerintahan secara mandiri.

Kota Mojokerto masuk dalam daftar penghapusan. Pasalnya, dari batas minimal pendapatan asli daerah (PAD) sebesar f 200.00 gulden, Gemeente Mojokerto saat itu tercatat hanya mampu meraup pendapatan separonya. Yaitu, sebesar f 100.000 gulden dengan jumlah penduduk Eropa sekitar 500 jiwa.

Oleh karenanya, nasib Kota Mojokerto ditentukan daro hasil keputusan Gemeentesraad atau DPRD Kota Mojokerto. Yuhan mengatakan, berdasarkan pandangan R.P Soroso, Pemkot Mojokerto layak untuk dibubarkan lantaran dinilai tidak bisa menghidupi pemerintahan secara mandiri.

”Di samping itu keberadaannya juga dinilai lebih menguntungkan orang asing dibanding penduduknya sendiri,” tandasnya. Selain itu, pendapat lainnya juga disampaikan juga oleh dr Soetomo.

Dalam pidato yang dikemukakan oleh tokoh pergerakan lulusan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) ini menyoroti atas ketidakadilan politik akibat kurangnya jatah perwakilan pribumi di volksraad. ”Karena mayoritas memang diduduki orang Eropa,” ulas Yuhan.

Dalam forum tersebut, Wardikoen juga menyampaikan pandangannya. Ketua Budi Utomo daerah Mojokerto itu menyatakan, dengan kemampuan anggaran Pemkot Mojokerto yang terbatas hanya bisa menggaji pegawai kota yang kebanyakan berkebangsaan Eropa.

”Oleh sebab itu, wardikoen juga menyatakan sikap untuk membubarkan Pemerintahan Kota Mojokerto,” bebernya. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya