alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarmojokerto
Home > Mojopedia
icon featured
Mojopedia
Aksi Teror dari Balik Garis Batas Mojokerto

Bakar Rumah Pejabat yang Membelot

15 Oktober 2020, 14: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Polisi Keamanan (PK) Republik Indonesia dan Veiligheid Politie (VP) atau polisi Belanda berada di garis status quo Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Februari 1948.

Polisi Keamanan (PK) Republik Indonesia dan Veiligheid Politie (VP) atau polisi Belanda berada di garis status quo Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Februari 1948. (Istimewa for radarmojokerto)

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Mojokerto belum sepenuhnya mencapai ketentraman. Terutama ketika Belanda kembali menduduki kabupaten pada Maret 1947.

Kedatangan tentara kolonial tersebut memicu terjadinya gangguan stabilitas keamanan. Khususnya di wilayah garis batas antara wilayah Republik Indonesia dan Belanda yang kerap terjadi aksi teror dan sabotase.

SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, kedatangan militer Belanda ke Kabupaten Mojokerto pada 1947 itu membuat terjadinya gelombang pengungsian besar-besaran. Masyarakat memilih mengungsi ke luar kota lantaran tak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang penjajah.

’’Masyarakat mengungsi ke Jombang dan ada sebagian yang ke wilayah Kediri,’’ terangnya. Saat itu, daerah Mojokerto terbelah menjadi dua wilayah kekuasaan. Sebagian besar diduduki Belanda berdasarkan perjanjian Linggarjati yang ditetapkan 25 Maret 1947.

Pembagian wilayah ditandai dengan batas wilayah atau yang juga disebut garis status quo. Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebutkan, tapal batas wilayah kekuasaan Belanda dengan Republik Indonesia itu ditetapkan Trowulan.

Di sepanjang garis batas tersebut, kedua belah pihak sama-sama melakukan penjagaan ketat dengan menempatkan aparat kepolisian. ’’Tujuannya untuk menjaga pintu masuk serta memeriksa setiap orang yang melintas ke masing-masing wilayah,’’ paparnya.

Pasca terjadinya gelombang pengungsian, Bupati Mojokerto dr Sokandar sempat meminta warga untuk kembali ke Mojokerto. Itu menyusul dicapainya kesepakatan dengan Belanda jika kolonial tidak mencampuri urusan di lingkup pemerintahan Mojokerto.

Yuhan menyebutkan, Belanda beralasan jika kembalinya ke Mojokerto hanya untuk mengamankan Pintu Air Mlirip, Kecamatan Jetis, dan Lengkong, Kecamatan Mojoanyar.

Namun, diam-diam Belanda membentuk pemerintahan sendiri dengan mengangkat M. Pamoedji sebagai Bupati Mojokerto. ’’Karena itu, para pejuang berusaha melakukan perlawanan kepada Belanda,’’ paparnya.

Penulis buku Revolusi di Pinggir Kali ini mengatakan, para pejuang dan rakyat Mojokerto melakukan perlawanan dengan melancarkan aksi teror dan sabotase. Sasarannya adalah kepada para pegawai dan pejabat Pemkab Mojokerto yang dianggap membelot kepada pihak Belanda.

’’Teror biasanya dilakukan pada malam hari dengan cara menggedor rumah para pegawai yang berpihak kepada Belanda,’’ paparnya. Selain itu, pejuang juga kerap menyusup masuk ke garis batas wilayah kekuasaan Belanda untuk melakukan sabotase.

Yaitu, dengan melakukan perusakan hingga pembakaran rumah pejabat yang tidak berpihak kepada Republik Indonesia. Bahkan, pada Oktober 1947 beberapa pejabat kecamatan dan desa mengalami tindakan perampokan dan penculikan.

Setidaknya, tercatat ada tiga kepala distrik atau camat dan tujuh kepala desa mendapat aksi teror tersebut. ’’Aksi teror dan sabotase terus berlangsung hingga sepanjang tahun 1947,’’ tandas Alumnus Universitas Islam Majapahit (UNIM) Mojokerto ini. (abi)

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya