alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Bahan Kampanye Pilkada Mojokerto Belum Beres

12 Oktober 2020, 21: 45: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

KPU saat menyajikan contoh cetak APK di hadapan Bawaslu dan masing-masing tim pemenangan kontestan pilkada, Sabtu (10/10).

KPU saat menyajikan contoh cetak APK di hadapan Bawaslu dan masing-masing tim pemenangan kontestan pilkada, Sabtu (10/10). (Farisma Romawan/Radar Mojokerto)

Hingga dua minggu masa kampanye bergulir, alat peraga (APK) dan bahan kampanye (BK) yang difasilitas KPU Kabupaten Mojokerto belum beres. Proses cetak yang membutuhkan waktu lama menjadi faktor utama molornya pemasangan APK dan penyebaran BK.

Bahkan, contoh APK dan BK baru disajikan KPU kepada ketiga paslon kemarin. Sehingga butuh waktu 10 hari lagi untuk proses cetak sebelum dipasang sesuai lokasi yang sudah ditentukan.

Dalam penyajian kemarin, perwakilan tim pemenangan masing-masing paslon diminta mengecek satu persatu bentuk APK dan BK yang dicetak sesuai dengan desain yang disetujui. Mulai dari APK berbentuk baliho, spanduk, dan umbul-umbul, hingga BK yang berbentuk selebaran, brosur, pamflet, hingga poster.

Pengecekan lebih dititikberatkan pada ukuran, warna hingga struktur gambar (foto paslon, nomor urut, daftar parpol pengusung, dan visi misi), apakah sudah sesuai dengan desain yang sudah dikirim ke KPU.

’’Tadi (kemarin, Red) sudah di-approve semua tim pemenangan paslon. Sekarang tinggal proses cetak yang dijanjikan percetakan pemenang lelang 10 hari lagi,’’ tutur Komisioner KPU kabupaten Mojokerto Divisi Sosdiklih Parmas, Jainul Arifin Sabtu (10/10).

Untuk proses pemasangan APK, KPU tidak menyediakan, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada tim pemenangan masing-masing paslon. KPU hanya memberikan rambu-rambu soal titik atau lokasi pemasangan APK yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye.

Dimana, pemasangan diharamkan di empat lokasi, mulai dari tempat ibadah, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga lembaga pendidikan. Termasuk juga menyesuaikan Perbup Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Dimana, 8 area publik dilarang dipampang gambar paslon. ’’Kami sudah tentukan titik lokasinya. Yang memasang nanti adalah masing-masing paslon,’’ tegasnya. KPU sendiri hanya menyediakan tiga jenis APK dengan jumlah dan ukuran yang sudah ditentukan.

Mulai dari baliho ukuran 4x7 meter sebanyak 15 buah atau 5 buah masing-masing paslon. Lalu, umbul-umbul ukuran 5x1,15 meter dengan total 1.080 buah atau 20 buah setiap paslon di setiap kecamatan. Dan spanduk ukuran 1,5x7 meter sebanyak 2 buah yang dipasang di setiap desa untuk masing-masing paslon atau totalnya mencapai 1.824 buah.

Selain itu, KPU juga memfasilitasi BK sebanyak 50 persen dari total KK yang tersebar di 18 kecamatan. Berupa selebaran, brosur, pamflet, dan poster yang masing-masing jumlahnya tak kurang dari 19 ribu atau separo dari total 38 ribu KK.

’’Khusus poster, kami sediakan 100 persen. Perkiraan tanggal 20 sudah selesai cetak dan langsung kami serahkan ke tim paslon untuk dipasang,’’ tandasnya.

(mj/far/ris/JPR)

 TOP