alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kepala Dinas Akui Keterlibatan Anak Buah Palsukan e-KTP

12 Oktober 2020, 14: 10: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi. (dok/radarmojokerto)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto - Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyuadi tidak membantah adanya dugaan pemalsuan E-KTP yang melibatkan oknum pegawainya. Bahkan, dikatakannya, perempuan dengan inisial WN sudah dilakukan pemecatan. ’’Saya tahu, langsung saya pecat,’’ ungkapnya.

Status WN yang diketahui warga Kecamatan Puri ini merupakan pegawai honorer. Pemecatan dilakukan pada Rabu (30/9) lalu. Setelah pihaknya mengetahui atas dugaan keterlibatan pemalsuan e-KTP dengan identitas Michael Tri Raharjo dan Irine Hapsari yang diketahui dalam KTP-nya  beralamat di Dusun Sukojati, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro. ’’Jadi, per-Senin lalu (5/10), dia sudah tidak masuk kerja. Dia juga sudah minta maaf atas peritiwa ini,’’ tuturnya.

Awalnya, Bambang juga mengaku kaget atas dugaan keterlibatan pegawainya yang bertugas di perekaman e-KTP tersebut. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, peritiwa itu kian jelas dan terang. Sehingga, pihaknya juga menyerahkan dugaan pemalsuan data kependudukan ini ke pihak berwajib. Namun, dia menduga, WN ini tidak terlibat langsung. Melainkan diduga ada keterlibatan oknum lain yang membawa Michael Tri Raharjo dan Irine Hapsari tersebut ke kantor dispendukcapil yang berada di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Dugaan itu lantaran WN sendiri secara personal juga tidak kenal dengan dua orang tersebut. ’’Tapi kenapa dua nama tersebut bisa lolos mengikuti perekaman e-KTP? Mungkin ada orang lain yang membawanya ke dispenduk,’’ tegasnya.

Sebab, jika memang tidak ada keterlibatan orang lain dan pegawai, hal itu juga mungkin tidak sampai terjadi. Terlebih setelah dicek ke mambis data dispendukcapil, identitas keduanya juga keluar. ’’Tapi, data itu (Michael Tri Raharjo dan Irine Hapsari red) sudah kami ajukan ke Mendagri untuk diblokir,’’ tegasnya.

Bambang menegaskan, atas peritiwa ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya agar tidak sembarangan dalam membuat data kependudukan. Apalagi, data itu akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. ’’Ini juga menjadi peringatan pada pegawai untuk harus lebih hati-hati,’’ tambahnya. 

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya