alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik
Pilkada Serentak Mojokerto 2020

Beri Mi Instan Bisa Terjerat Pidana

05 Oktober 2020, 10: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menegaskan pencegahan money politics atau politik uang menjadi prioritas pengawasan dalam tahapan pilbup saat ini. Yakni, selama masa kampanye hingga hari tenang jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang.

Bahkan, dalam tahapan kampanye, setiap tim pemenangan paslon tidak diperbolehkan mencetak bahan kampanye (BK) yang nilainya melebihi Rp 60 ribu per item. Selain itu, juga tidak boleh memberi sembako.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at mengatakan, fokus pengawasan terhadap politik uang dalam tahapan pilkada saat ini memang menjadi salah satu prioritas bawaslu. ’’Selain dari itu, fokus kita juga tentang protokol kesehatan, netralitas ASN, TNI, dan Polri,’’ katanya.

Terhadap money politics, sebenarnya berbagai antisipasi sudah dilakukan. Salah satunya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat hingga lini bawah. ’’Pilkada itu bukan hanya soal Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Tetapi memilih pemimpin yang akan mengarahkan masyarakat selama lima tahun,’’ jelasnya.

Bawaslu akan memidanakan jika di lapangan ditemukan money politics. Sebab, dalam pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah diatur jelas. Bukan hanya pemberi, melainkan juga penerima ikut terjerat. Sanksinya juga jelas. Dalam pasal 187A ayat 1 disebutkan, mereka dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. ’’Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dari pasal itu bisa menjerat keduanya. Baik pemberi dan penerima,’’ terangnya.

Sebenarnya, kata Aris, money politics yang paling rawan terjadi adalah saat masa tenang jelang pencoblosan. Artinya, jika pesta demokrasi ini berlangsung pada 9 Desember 2020, tiga hari terakhir dipetakan paling rawan terjadi. Sebab, hal itu akan memengaruhi pada pencoblosan di hari berikutnya. ’’Ini belajar dari pengalaman. Sebab, pada tahapan kampanye pihaknya jarang menemukan praktik money politics,’’ ujarnya.

Kendati begitu, Aris menegaskan, bukan berarti potensi itu tidak ada. Kerawanan money politics di tahapan kampanye itu dipastikan juga tetap tinggi meskipun tidak serawan pada masa tenang. Menyusul, politik uang tidak hanya diartikan uang. Melainkan bisa dalam bentuk lain. Seperti pemberian sembako. Sehingga, pada masa kampanye saat ini, paslon tidak dibenarkan untuk memberi paket sembako. Sebab, sembako tidak masuk dalam bagian bahan kampanye (BK) sesuai PKPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 4  Tahun 2017 tentang Kampanye. ’’Jadi pemberian sembako, seperti beras, gula, mi instan itu masuk praktik money politics. Berapa pun itu nilainya,’’ tegasnya.

Sebaliknya, sesuai pasal 26 ayat 1 tersebut, paslon dan tim kampanye bisa melakukan kampanye dalam bentuk lain. Salah satunya membuat BK. BK ini meliputi, tutup kepala, pakaian, alat makan atau minum, kartu nama, kalender, pin, alat tulis, payung, dan atau stiker dengan ketentuan paling besar ukuran 10 sentimeter kali 5 sentimeter. Dalam BK juga tidak boleh semaunya sendiri. Pada pasal 26 ayat 3 juga diatur BK paling besar jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60 ribu. Angka ini tergolong lebih tinggi jika dibanding pemilu sebelumnya yang angka maksimal sebesar Rp 25 ribu. ’’Rp 60 ribu ini hitungannya per item. Di atas itu, sudah masuk money politics. Termasuk jika di dalam BK itu diselipi uang, itu juga patut diduga, dan pasti kita dalami menjadi temuan bawaslu,’’ tegasnya.

Namun, sejauh ini bawaslu belum mendapati langsung atau pun laporan soal praktik politik uang. Namun, Aris menjelaskan, bawaslu terus memelototi soal pemberian uang berkedok untuk transpor. ’’Artinya, jika kita bicara transpor ya bahan bakar minyak (BBM). Teknisnya seperti apa? Bisa dibuat dengan sistem kupon. Bukan uang tunai,’’ paparnya.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP