alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

BOP TPS Pilkada Membengkak, Honorarium Petugas Meningkat

03 Oktober 2020, 06: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terus menyusun kesiapan jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto pada 9 Desember mendatang.

Termasuk dengan membentuk struktur kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mulai dibuka pendaftarannya dari 7 hingga 13 Oktober mendatang.

Bahkan, KPU tengah menghitung besaran biaya anggaran operasional (BOP) di 2.084 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan didirikan di setiap desa tersebar di 18 kecamatan. Pembengkakan alokasi tak bisa dihindarkan, mengingat tingginya kebutuhan operasional di tengah pandemi Covid-19.

Tidak sekadar melengkapi TPS dengan alat pelindung diri (APD), KPU juga mempertimbangkan kesejahteraan 7 anggota KPPS dan 2 anggota Linmas berdasarkan beban kerja selama melaksanakan tahapan pencoblosan.

Dengan menaikkan honorarium sebesar 64 persen dari pemilu 2019 lalu. Dengan rincian, honorarium ketua Rp 800 ribu dari yang sebelumnya Rp 550 ribu. Lalu, enam anggota yang masing-masing mengantongi Rp 750 ribu dari sebelumnya Rp 500 ribu.

Dan dua anggota Linmas di TPS yang akan mendapat Rp 600 ribu atau naik Rp 200 ribu dari pemilu sebelumnya. ’’Honorarium KPPS kami naikkan dari pilpres dan pileg 2019 kemarin. Karena beban kerja di pilkada nanti juga berat akibat masa pandemi,’’ tegas Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Buchori, Jumat (2/10).

Tidak hanya honorarium, pembengkakan BOP juga dipengaruhi oleh kebutuhan lain, seperti kelengkapan APD. Mulai dari face shield, masker, sarung tangan, thermal gun, hingga hand sanitizer. Bahkan, KPU juga akan menyiapkan bilik cadangan untuk pemilih yang terindikasi terinfeksi virus.

Nah, tingginya kebutuhan itu yang cukup memengaruhi BOP TPS saat pemilu 2019, yakni antara Rp 7 juta-Rp 8 juta per TPS. Pembengkakan hingga Rp 10 juta per TPS diprediksi sebagai alokasi standar yang harus disediakan KPU. ’’Kami masih menghitungnya. Kebutuhannya masih diinvetarisir, khususnya mengenai penerapan protokol kesehatan (prokes) saat pencoblosan,’’ tegasnya.

Di pilkada nanti, KPU membutuhkan setidaknya 14.588 anggota KPPS dan 4.168 anggota linmas yang bertugas. Mereka akan ditempatkan di 2.084 TPS yang akan didirikan di 304 desa dan kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan.

Penerapan prokes ketat wajib digelar KPPS selama proses pemilihan. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak, hingga penyemprotan cairan hand sanitizer. ’’Nanti akan ada simulasinya. Kami masih siapkan aturannya,’’ tandas Muslim. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya