alexametrics
Jumat, 23 Oct 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Tak Hadiri Sidang Masker, Denda Lebih Besar

29 September 2020, 13: 30: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

MELANGGAR: Sejumlah pelanggar prokes ikuti sidang tipiring di PN Mojokerto, Senin (28/9). (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 terus digalakkan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Senin (28/9), belasan warga yang terjaring langsung mengikuti persidangan tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dengan hakim tunggal, Rosdianti Samang SH, pelanggar dijatuhi sanksi denda Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per orang.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zaki mengatakan, setidaknya ada enam pelanggar prokes disidangkan di PN Mojokerto. Mereka merupakan hasil operasi yustisi. Hasil sidang yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Tirta ini, hakim memvonis para terdakwa dengan sanksi administrasi denda. ’’Dari enam terdakwa ini, masing-masing dijatuhi sanksi denda Rp 25 ribu untuk satu terdakwa dan Rp 30 ribu untuk lima orang terdakwa lainnya,’’ ungkapnya.

Zaki menegaskan, hal itu menjadi kewenangan dan pertimbangan penuh hakim. Yang jelas, dari enam terdakwa, diketahui lima terdakwa yang disanksi Rp 30 ribu itu memang tidak hadir dalam perisidangan tipiring. Tidak ada keterangan resmi, kenapa mereka tidak hadir. Sebab, tidak ada tembusan sebelumnya. ’’Dari tiap denda perorangan itu, Rp 1.000 menjadi biaya perkara atau sidang dan lebihnya masuk kas negara,’’ terangnya.

Mereka sudah melanggar Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Pemprov Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan masyarakat. Jadi, sesuai perda itu, pendisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 terus dilakukan.

Sesuai pasal 49 ayat 6, para pelanggar prokes yang terjaring ini terancam dikenakan sanksi administrasi. Dengan rincian, Rp 500 ribu untuk perorangan dan maksimal Rp 100 juta untuk badan atau korporasi. Sesuai pasal 49 ayat 7 disebutkan bahwa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 6 disetor ke kas negara. Penjatuhan denda pada para pelanggar dilakukan dengan sistem sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto. ’’Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,’’ tegasnya.

Dengan sering dilakukannya operasi yustisi, menurut Zaki, tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai masker saat keluar rumah mulai meningkat. Terbukti dari sejumlah operasi yang dilakukan, jumlah pelanggar cenderung mengalami penurunan. ’’Termasuk di area wisata, saat ini wisatawan juga mulai sadar untuk menggunakan masker. Pekan lalu, saat operasi yustisi, kami tidak menemukan pelanggar seperti minggu sebelumnya,’’ tuturnya.

Sedangkan di Kota Mojokerto, pelanggar prokes juga mengalami penurunan jika dibanding operasi yustisi sebelumnya. Kemarin, hanya 16 pelanggar saja yang terjaring dan disidangkan di PN Mojokerto. 

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP