alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Tiga Tower Bodong Diusut

07 September 2020, 13: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

BERMASALAH: Tower bersama di Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, terancam disegel Satpol PP Kabupaten Mojokerto. (Shalihin/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keberadaan tower ilegal di Kabupaten Mojokerto sejauh ini belum tuntas. Terbaru, satpol PP mendeteksi tiga pendirian tower telekomunikasi yang diduga bodong atau belum mengantongi izin.

Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono mengatakan, di sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokerto masih ada menara telekomunikasi yang tak dilengkapi izin. ’’Dari data kami, ada tiga yang tak berizin,’’ ungkapnya.

Salah satunya, tower ilegal di Desa Bandung, Kecamatan Gedeg. Keberadaan tower tersebut terancam disegel. Sejauh ini, berdirinya tower bersama itu belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto.

Peringatan sudah dilakukan petugas penegak perda. Namun, hingga kini surat peringatan kedua yang dialayangkan satpol PP belum mendapat respons spositif dari pemiliknya. Pemilik tower masih abai atas peringatan tersebut. Bahkan, belakangan pengelola disinyalir tetap melanjutkan pembangunan dengan memasang sejumlah instalasi jaringan tower yang sudah berdiri setinggi 50 meter tersebut. ’’Jika hingga peringatan ketiga tidak ditindak lanjut dengan pengajuan izin, kami pastikan akan kami segel,’’ tegasnya.

Penyegelan nantinya tentu sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan. Hal itu sesuai temuan tim penyidik satpol PP di lapangan. Sebaliknya, untuk dua tower lain, pihaknya memilih bungkam data. Yang jelas, lanjut Noerhono, hingga kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. ’’Yang dua tower lainnya juga masih dalam penyelidikan tim penyidik di lapangan,’’ ujarnya.

Namun, dia memastikan, setelah surat peringatan kesatu sampai tiga dilakukan dan diabaikan pemilik tower, pihaknya akan bertindak lebih tegas. Terlebih keberadaan tower ilegal itu dipastikan akan berdampak negatif di tengah masyarakat dan berpotensi membuat PAD menguap. ’’Tapi, tetap penyegelan yang akan kami lakukan sesuai tahapan prosedur yang ada,’’ paparnya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar juga menegaskan, pembangunan tower tersebut sejauh ini memang belum mengantongi izin. ’’Sampai sekarang belum ada izinnya,’’ katanya.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya