alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Pelayanan Pengadilan Agama Di-Stop

14 Agustus 2020, 10: 40: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

ANTISIPATIF: Pengadilan Agama Mojokerto memasang pengumuman rencana penghentian sementara sejumlah layanan sebagai antisipasi sebaran Covid-19, kemarin (13/8). (fendihermansyah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Tingkat sebaran Covid-19 di kawasan Mojokerto kembali meningkat. Sejumlah instansi mengurangi, bahkan melakukan penghentian sementara sejumlah layanan.

Itu seperti yang akan dilakukan di kawasan kantor Pengadilan Agama (PA) Mojokerto di Jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sedianya, instansi penegak hukum agama itu bakal melakukan penyetopan layanan selama sepekan penuh, dimulai awal pekan depan.

Pemberitahuan rencana penyetopan layanan itu sudah dipampang pada pintu masuk kantor. Lokasinya berada di sisi utara kantor berupa akses layanan satu pintu. Di situ disebutkan rencana penghentian sementara layanan pengadilan pada pekan depan.

Rencana itu menyusul upaya antisipatif pencegahan penyebaran Covid-19. Hal itu sebagaimana diperintahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Surabaya. ’’Dalam upaya penanggulangan Covid-19, Ketua Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan hari Selasa-Rabu (18-19/8) Pengadilan Agama Mojokerto meniadakan pelayanan pendaftaran perkara hingga persidangan,’’ tulis dalam pengumuman.

Humas PA Mojokerto Abdullah Sofwan menyatakan, upaya penghentian sementara pelayanan ini dilakukan sebagai upaya antisipatif dari sebaran Covid-19 yang kembali mengalami lonjakan. Terlebih, di lingkup PA di Jawa Timur muncul temuan kasus Covid-19 yang menonjol di Surabaya. ’’Kabarnya di PA Surabaya ada temuan Covid-19 yang menjangkiti puluhan pegawai, termasuk hakim. Jadi, kami diperintahkan PTA untuk menghentikan layanan sidang sementara waktu,’’ terang dia, kemarin.

Dikatakannya pula, penghentian layanan itu meliputi, layanan pendaftaran perkara seperti gugatan cerai, poligami, dispensasi perkawinan, dan lainnya. Juga, pengambilan akta cerai, pengambilan putusan, dan persidangan. ’’Selama seminggu. Karena ada tanggal merah kemudian ada cuti bersama. Lalu sekalian seminggu dihentikan sementara,’’ kata Abdullah.

Dia menambahkan, di-stop-nya layanan PA juga dimanfaatkan untuk sejumlah persiapan. Mengingat, sekarang ini PA Mojokerto mengalami keterbatasan personil khususnya personel hakim. Lantaran, terdapat dua hakim yang dimutasi, sedangkan penggantinya masih belum dapat berdinas dalam waktu dekat ini. ’’Dari luar daerah. Jadi, masih ada prosedur yang harus dijalani terkait protokol kesehatan pula. Jadi, sekaligus persiapan personel,’’ tambah dia.

Diketahui, dalam sehari rata-rata PA Mojokerto menggelar 30 perkara. Itu dianggap angka tinggi sehingga menyebabkan mobilitas lalu lalang orang yang mengakses layanan PA turut tinggi pula. Belakangan, kawasan Kota Mojokerto juga disebut-sebut kembali berstatus zona merah.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP