alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Lelet, 95 Desa Tak Bentuk BUMDes

13 Agustus 2020, 10: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Desa Medali, Kecamatan Puri menjadi salah satu desa yang tercatat telah memiliki BUMDes. Desa ini mampu mengolah bank desa dengan sangat profesional. (imronarlado/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan efektif. Bahkan, 95 dari 299 desa yang tersebar di 18 kecamatan, tercatat belum membentuk BUMDes seperti yang disyaratkan dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

 Kondisi ini dirasa cukup menghambat efektivitas program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang didengungkan pemerintah pusat. Khususnya di tingkat desa yang wajib mengaktifkan BUMDes sebagai pengelola program padat karya tunai desa (PKTD) selama masa pandemi Covid-19. Keberadaan BUMDes menjadi syarat utama pengerjaan PKTD yang modalnya sebagian besar bersumber dari dana desa (DD). Termasuk gerakan pengadaan masker bagi masyarakat yang diinstruksikan Kemendes PDTT. ’’Memang masih ada beberapa desa yang belum membentuk BUMDes. Tapi, akhir tahun ini kami targetkan semua desa bisa terbentuk semua,’’ tutur Mukhamad Hidayad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.

DMPD sendiri sebenarnya sudah mengupayakan semua desa bisa mendirikan BUMDes sejak tahun 2018 lalu. Bahkan, stimulus anggaran untuk penyertaan modal pendirian sempat digelontorkan Pemkab Mojokerto melalui alokasi dana desa (ADD), yang masing-masing desa dianggarkan Rp 10 juta. Hanya, stimulan tersebut memang tidak semua berjalan sukses. Beberapa desa justru mengembalikan suntikan tersebut karena alasan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

’’Beberapa desa justru memasukkannya dalam daftar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBDes,’’ tandasnya. Meski demikian, Hidayad menegaskan, semua BUMDes sudah harus terbentuk sebelum akhir tahun 2020 nanti. Sehingga program PKTD dan gerakan setengah miliar masker untuk Desa Aman Covid-19 bisa berjalan optimal. ’’Sudah kami tekankan kepada semua camat dan tenaga ahli pendamping tingkat kabupaten sampai kecamatan untuk ikut mendampingi proses pendirian BUMDes,’’ tegasnya. PKTD sendiri merupakan program prioritas yang wajib digulirkan pemerintah desa (pemdes) selama masa pandemi Covid-19.

Dengan BUMDes lembaga pengelola program yang modal utamanya hasil refocusing DD. Bahkan, untuk mengotimalkan pemulihan ekonomi masyarakat desa, pengerjaan setiap PKTD juga harus menyertakan masyarakat desa setempat. Dengan mengoptimalkan upah kerja sampai 50 persen dari modal setiap pengerjaan. Sementara gerakan setengah miliar masker adalah program yang wajib dilaksanakan desa sesuai instruksi dalam SE Kemendes PDTT nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020.

Dalam SE tersebut, setiap desa juga diwajibkan melakukan pengadaan masker kain melalui BUMDes. Jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk dikalikan empat, atau setiapwarga mendapat 4 buah masker kain. ’’Modal pengadaannya dibagi antara DD dengan swadaya masyarakat. Atau dua masker hasil pengadaan DD, dan dua masker lainnya hasiol gotong royong atau bantuan masyarakat,’’ tandasnya. 

(mj/far/ron/JPR)

 TOP