alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Akses Masuk Pabrik Beton Diblokade

13 Agustus 2020, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

RICUH: Puluhan pendemo terlibat saling adu dorong dengan petugas kepolisian di PT Beton Prima Indonesia (BPI) di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Rabu (12/8). (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan warga Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Beton Prima Indonesia (BPI), Rabu (12/8). Mereka menilai perusahaan yang memproduksi tiang pancang ini dinilai telah memberikan gaji yang rendah dan hanya mengumbar janji.

Aksi warga ini dimulai sejak pukul 10.00. Mereka langsung menutup akses masuk ke perusahaan dengan berbagai benda yang ditemukan di sekitarnya. Mulai batang pohon pisang, bambu, dan beberapa benda lainnya dipajang di depan pintu gerbang. Selain itu, sejumlah banner yang bertuliskan tuntutan tampak terpajang. Di antaranya bertulisakan Masyarakat Sumberwono Butuh Pekerjaan yang Layak Bukan Jadi Pekerja Lepas, Hapus Upah Rp 90.000, Hapus Upah Rp 100.000, Kembalikan ke Upah UMR, dan Buang RM Biang Kerusuhan BPI.

Tak berlangsung lama menggelar orasi di depan pintu masuk, sejumlah perwakilan warga akhirnya ditemui manajemen perusahaan. Mediasi pun dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sayangnya, mediasi tak membuahkan hasil. Sebab, pendemo merasa sepele lantaran tidak ditemui langsung oleh manajer pabrik. Melainkan hanya ditemui manager HRD yang dianggap tidak bisa memberikan keputusan terkait dengan tuntutannya. ’’Ini namanya penghinaan. Pantas apa nggak?” ujar penanggung jawab aksi, Saiful Hidayat.

jawaposradarmojokerto

Mediasi : Manajemen perusahan bersama perwakilan warga melakukan mediasi di salah satu ruangan PT BPI yang didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI. (Shalihin/radarmojokerto.id)

Pendemo langsung walkout dan tak memberikan kesempatan kepada perwakilan pabrik untuk memberikan keterangan atau penjelasan. Kata Saiful, selama ini warga sudah berdiskusi dengan santun. Namun tuntutannya selalu diabaikan perusahaan. ”Yang jelas pihak pabrik hingga telah ingkar janji dan sudah tidak menghargai masyarakat sekitar,” terangnya.

Mantan kades ini menambahkan, buruh yang bekerja di pekerja hanya digaji cukup minim. Yakni, hanya Rp 80 Ribu perbulan. Sehingga pihaknya meminta kepada pihak pabrik untuk menghapus gaji yang dianggap menyengsarakan masyarakat tersebut. ”Setidaknya kembali ke gaji UMK,” katanya.

Selain itu, proses rekrutmen karyawan yang dilakukan perusahaan, juga tak pernah memprioritaskan warga warga sekitar. ’’Pabrik ini tidak ada kompensasi terhadap lingkungan. Kompensasi itu sudah disepakati, ditandatangani di atas materai. Tapi diingkari,’’ tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga masih bertahan di depan gerbang perusahaan. 

Sementara itu, Human Resource Departemen (HRD) PT Beton Prima Indonesia (BPI) Hugo Dewanto, mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan warga itu dianggap tidak mempunyai dasar yang jelas. Sebab pihaknya sudah memenuhi sejumlah tuntutan warga tersebut.  ”Tiga tuntutan itu sudah kami penuhi semua,” ungkapnya.

Mulai dari tuntutan penghapusan upah Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu perhari. Pihaknya telah memberikan upah kepada semua karyawan sesuai Upah Minimum Regional (UMR).  ”Untuk gaji yang diterima pekerja sebesar Rp 90 sampai Rp 100 ribu itu adalah upah borongan yang diberikan setiap hari,” katanya.

Pun demikian dengan tuduhan tuduhan prioritas tenaga kerja dari luar lingkungan setempat. Hugo menegaskan, lebih 30 persen tenaga kerja berasal dari penduduk sekitar. ”Bahkan PT. SNS sebagai outsourcing tenaga borongan sudah mengutamakan warga Sumberwono sampai 70 persen,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan  dana kompensasi lingkungan yang cukup besar setiap tahunnya kepada warga Dusun Wonokerto dan Desa Sumberwono sebagai salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Oleh karena itu dirinya menganggap tiga tuntutan warga itu salah sasaran. Sehingga terkesan terlalu dipaksakan. ”Ini sangat merugikan perusahaan BPI baik moril maupun materiil dan melanggar hukum,” tandasnya. (hin)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP