alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Perpres 64 Tahun 2020 Bentuk Kepedulian Pemerintah terhadap Masyarakat

06 Agustus 2020, 15: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Sistri Sembodo memberikan penjelasan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Sistri Sembodo memberikan penjelasan. (Ahmad Basuni/Radar Mojokerto)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Sistri Sembodo, terbitnya Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 ini berfokus pada kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

’’Per 1 Juli 2020 iuran untuk BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp150.000, kelas 2 adalah Rp 100.000 dan kelas 3 adalah Rp 42.000, dengan catatan khusus kelas 3 hanya membayar 25.500. Karena yang Rp 16.500-nya disubisidi oleh pemerintah pusat dan daerah,’’ ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto  Sistri  Sembodo Selasa (4/8) pada kesempatan ’’Ngobrol Santai dengan para awak media’’ mengatakan, sementara untuk tahun 2020, kelas 3 ada penyesuaian lagi menjadi Rp 35.000 per jiwa setiap bulannya yang dibayarkan oleh peserta.

Sedangkan untuk Rp 7.000-nya tetap ditanggung pemerintah. Secara garis besar Perpres 64 Tahun 2020 menggambarkan bahwa negara dan pemerintah itu hadir untuk rakyat.

’’Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Tentunya keberlangsungan JKN-KIS bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan semua warga Negara Indonesia dan serta stakeholder pendukung lainnya,’’ tandasnya.

Menanggapi pernyataan Sistri, Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM) Muhammad Nur Kholis menyampaikan opini dan pandangannya terhadap perkembangan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, BPJS Kesehatan perlu melakukan verifikasi faktual yang ada pada fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Hal ini dilakukan agar peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

’’Ini (JKN-KIS) bukan hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, TNI, Polri, BUMN, dan perusahaan swasta, namun ditujukan ke seluruh penduduk Indonesia. Ini, menurut saya program pemerintah yang luar biasa. Pemerintah mengkoordinir gotong royong secara nasional untuk mencari solusi salah satu kebutuhan mendasar rakyat, ya tentang kesehatan. Dan melalui BPJS Kesehatan, pemerintah ingin meringankan beban rakyatnya saat sakit. Mengurangi beban biaya perawatan atau tanpa biaya saat menjalani perawatan,’’ ujarnya.

Nur Kholis menilai pentingnya mempunyai JKN-KIS sebagai seorang pekerja. Sebagai pekerja di perusahaan swasta, ia meyakini bahwa asuransi kesehatan sangatlah penting.

’’Selain memberikan kenyamanan saat bekerja, sekaligus memberikan kepastian dari menajemen perusahaan, bahwa kapabilitasnya diakui,’’ ujarnya. (bas/abi)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP