alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik
Pilkada Serentak Mojokerto 2020

Proses Coblosan Sangat Ketat

05 Agustus 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin. (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terus mematangkan persiapan pencoblosan. Sebab, mekanisme pencoblosan saat pilkada Desember nanti berbeda dengan pesta demokrasi yang telah digelar sebelumnya.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin mengatakan, sedikitnya sembilan poin baru yang akan diterapkan saat pencoblosan 9 Desember nanti. Di antaranya, maksimal jumlah pemilih di TPS 500 orang, pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan kedatangan, hingga tinta yang ditetes. ’’Jadi, banyak sekali yang membedakan dibanding pilkada lalu,’’ ungkapnya.

Di pilkada nanti, kata Jainul, tak hanya petugas KPPS yang dipastikan terbebas dari Covid-19. Namun,  pemilih pun harus memenuhi syarat tersebut. ’’Kalau pemilih dengan suhu di atas ketentuan, maka akan disediakan bilik khusus,’’ beber dia.

Area TPS juga demikian. Sebelum digunakan sebagai tempat pemungutan suara, petugas akan melakukan sterilisasi. Di antaranya, melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh sudut lokasi.

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) ini menambahkan, calon pencoblos juga akan diperlakukan berbeda. Mereka juga akan memakai handscoon (sarung tangan plastic). ’’Sarung tangan ini yang sekarang dipakai oleh teman-teman PPDP (panitia pemutakhiran data pemilih),’’ kata Jainul.

Dengan memakai sarung tangan, diharapkan proses pilkada juga tetap mendukung upaya pemerintah menurunkan jumlah penderita Covid-19. ’’Bahkan, untuk tinta saja, yang biasanya dicelup, nantinya hanya dioleskan atau diteteskan ke jari,’’ tegas dia.

Prosedur yang lebih ribet ini, dinilai Jainul akan ditempuh KPU Kabupaten Mojokerto dan mengacu PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilgub, Pilbup, dan Pilwali lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Perlu diketahui, KPU akan tetap melanjutkan pilkada 2020. Meski di tengah pandemi, pesta demokrasi tetap berjalan. Namun, dengan perlakuan yang berbeda.

KPU akan tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses berlangsung. Bahkan, 22 ribu orang penyelenggara harus menjalani rapid test sebelum menjalankan tugasnya. Mereka yang dinyatakan nonreaktif, akan terus melanjutkan sebagai penyelenggara. Sedangkan, mereka dengan status reaktif, harus digeser dan diganti dengan petugas yang lain.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP