alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Diduga Korupsi Rp 400 Juta

Dibawa ke Lapas, Keluarga Menangis

04 Agustus 2020, 09: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kades non aktif Lebak Jabung, Jatirejo, Arif Rahman saat digelandang di mobil tahanan Kejaksaan Negeri. Ia diduga telah melakukan korupsi Rp 400 juta. (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tangisan keluarga Arif Rahman pecah di halaman gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A Basuni, Desa Japan, Kecamatan Sooko. Peristiwa itu terjadi saat kades (nonaktif) Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo tersebut digelandang petugas ke dalam mobil tahanan menuju Lapas Kelas II-B Mojokerto, Senin (3/8) petang.

Arif langsung masuk mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam atas dugaan korupsi sebesar Rp 400 juta. Arif menjalani pemeriksaan di lantai II gedung kejari pukul 10.30, dan baru dikeluarkan dari ruang pemeriksaan pukul 17.30. Proses penahanan sempat tersendat lantaran ratusan warga mencoba melakukan penghadangan di depan pintu masuk gedung kejari.

Mereka melakukan aksi blokade sejak pukul 10.00 WIB. Massa baru membubarkan diri setelah penasihat hukum tersangka, Ansorul Huda, meminta agar warga menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Karena penahanan bukan akhir dari proses hukum. Melainkan, masih bisa mengajukan penangguhan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono mengatakan, Arif diduga telah melakukan penyelewengan dana hasil normalisasi tanah kas desa (TKD) seluas 2 hektare di desanya. Sedangkan, dana yang telah dinikmatinya mencapai Rp 400 juta. ’’Hasil audit Inspektorat, ada dana Rp 400-an juta yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,’’ ujarnya.

Tak hanya kades. Dana ini, kata dia, sebenarnya juga dinikmati oleh ribuan warga di kampung ini. Mereka yang sudah memiliki KTP mendapat jatah Rp 500 ribu per orang. ’’Tetapi, yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan desa adalah kades,’’ tambahnya.

Agus menceritakan, dana yang bersumber dari normalisasi itu mencapai Rp 2 miliar. Seharusnya, dana itu masuk ke rekening kas desa. Namun, dalam praktiknya, dana itu langsung dibagikan ke masyarakat dan dinikmati kades sendiri. Atas perbuatannya, kades dua periode ini pun dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. ’’Kita lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan,’’ tegas Agus.

Sementara itu, kuasa hukum Arif Rahman, Ansorul Huda, menilai, unsur korupsi yang dijeratkan ke kades, cukup lemah. Karena nyaris tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Yang dilakukan Aris, sekadar maladministrasi saja. ’’Kalau kami melihat belum sampai ke korupsi. Ini masih sekadar maladministrasi,’’ ujarnya.

Atas penahanan kades ini, Ketua LBH NU Kabupaten Mojokerto ini memastikan akan segera melangkah. Di antaranya, dengan mengajukan penangguhan penahanan. ’’Malam ini (tadi malam), kita siapkan semua. Termasuk penjamin agar proses penangguhan bisa segera  kami ajukan,’’ kata Ansorul.

Perlu diketahui, penetapan Arif Rahman sebagai tersangka dalam dugaan korupsi sudah dilakukan kejari sejak 28 Mei lalu. Namun, langkah korps Adhyaksa ini terganjal lantaran audit yang diajukan ke Inspektorat tak kunjung keluar. Inspektorat baru mengeluarkan hasil audit 30 Juli lalu. Dan, surat ini langsung menjadi acuan kejari untuk melakukan pemanggilan terhadap kades nonaktif tersebut. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP