alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Tak Pakai Masker, Ramai-Ramai Bersihkan Masjid

31 Juli 2020, 14: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pelanggar masker disanksi membersihkan Masjid An-Nur di Jalan Empunala, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari.

Pelanggar masker disanksi membersihkan Masjid An-Nur di Jalan Empunala, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sepuluh orang yang masih nekat tak memakai masker saat beperaktivitas di luar rumah kembali dijaring petugas gabungan, Kamis (30/7).

Namun, sanksi Rp 200 ribu sejauh ini belum diterapkan. Petugas hanya memberikan sanksi sosial. Yakni, membersihkan Masjid An-Nur di Jalan Empunala, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari.

Puluhan warga ini terjaring di tiga lokasi berbeda. Meliputi, Alun-Alun, Perempatan Empunala, dan sekitaran Pasar Burung. Kebanyakan yang melanggar merupakan warga luar Kota Mojokerto. Di antaranya, Kabupaten Mojokerto, bahkan Kota Kediri.

Usai terjaring, mereka diminta menyerahkan identitas diri. Kemudian menggunakan rompi bertuliskan Pelanggar Protokol Kesehatan. ’’Ini sengaja kami sanski agar menjadi efek jera bagi pelanggar ataupun warga lain,’’ ungkap Kasitrantib Satpol PP Kota Mojokerto Mulyono.

Pihaknya sengaja melakukan secara masif penegakkan disiplin protokol kesehatan, khususnya pakai masker. Tak lain sebagai upaya penegakan Perwali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19.

Menyusul, hingga kini kesadaran masyakat masih cukup rendah. Terbukti dari setiap razia selalu ada warga yang terjaring. Apalagi, Rabu (29/7), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari telah mengumumkan Kota Mojokerto yang sebelumnya zona oranye kembali menjadi zona merah.

Perubahan zona tersebut karena adanya lonjakan kasus pasien positif Covid-19 dan beberapa faktor lainnya yang ditentukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional. ’’Sementara ini kerja sosial dulu, walau memang menurut perwali ada dua sanksi yang diterapkan, itu menjadi pilihan. Pertama kerja sosial, kedua sanksi biaya dengan nominal sebesar Rp 200 ribu,’’ paparnya.

Namun, untuk sanksi denda Rp 200 ribu, sejauh ini belum bisa memutuskan kapan akan diberlakukan. Sebab, saat ini masih ada penyempurnaan.

’’Tapi, sementara ini, kita masih berkordinasi dengan BPPKA untuk menerapkan sanksi Rp 200 ribu. Jadi, masih sanksi sosial saja, kalau pun ada pelanggar sampai dua kali, waktu sanski sosialnya agak dilamakan tentunya,’’ jelasnya. 

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia