alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Jaksa KPK: Fee Proyek Mengalir hingga Kejaksaan Negeri

31 Juli 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Surabaya, di Jalan Juanda, Sidoarjo, Kamis (30/7).

Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Surabaya, di Jalan Juanda, Sidoarjo, Kamis (30/7). (Imron Arlado/Radar Mojokerto)

Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin, di pengadilan Tipikor, Surabaya, Kamis (30/7) mengungkap fakta baru.

Bahwa, fee proyek tahun 2015 tak hanya mengalir ke MKP dan Zaenal. Namun, juga tak sedikit yang mengalir ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto.

Alat bukti itu diungkap Jaksa KPK Arif Suhermanto, SH, saat membongkar aliran fee proyek di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 silam. Data itu merupakan laporan pembagian fee proyek dari email direktur PT Enfys Nusantara Karya Hendarwan Maruszama yang dikirim ke rekanan yang juga orang dekat MKP, Eryk Armando Talla.

Dalam email yang dibeber menyebutkan, dari empat proyek saja, MKP telah menerima fee Rp 1,3 miliar. Sumber fee itu berasal dari Jalan Randegan-Benjeng, Gresik, sebesar Rp 6,9 miliar, peningkatan jalan Pohjejer-Tumbuk senilai Rp 7,7 miliar, proyek peningkatan jalan Lakardowo-Randegan sebesar Rp 6,2 miliar, dan Banjaragung-Sooko sebesar Rp 5,2 miliar.

Dalam skema pembagian uang haram itu, MKP diberi kode B1. Sedangkan, Zaenal Abidin yang menerima fee Rp 1,050 miliar, diberi kode KD (kepala dinas). Di tabel yang lain, terlihat jelas label kejaksaan berkode (KJ). Dari empat proyek itu, kejari menerima Rp 230 juta.

Dengan rincian, proyek jalan Randegan-Benjeng, Gresik, sebesar Rp 61 juta, peningkatan jalan Pohjejer-Tumbuk senilai Rp 68 juta, proyek peningkatan jalan Lakardowo-Randegan sebesar Rp 54,4 juta, dan Banjaragung-Sooko sebesar Rp 45,6 juta.

Sementara itu, dibebernya data yang sangat detail itu, MKP kembali berkelit. Bagi dia, ia tak pernah menerima apa pun dari rekanan. Karena ia sudah cukup dengan penghasilannya selama ini. Berlatar belakang sebagai seorang pengusaha, MKP mengaku sudah berlimpah harta.

Bahkan, ia telah memberikan sejumlah uang muka ke sejumlah anak buahnya yang loyal. Di antaranya, Sekretaris DPRD Mardiasih sebesar Rp 150 juta, Kepala BKPP Susantoso Rp 150 juta, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mieke Juli Astuti Rp 150 juta, hingga dua kepala bidang di Dinas PUPR Anik Mutammimah dan Yuni Laili Faizah.

’’Mereka adalah pejabat berprestasi,’’ tegas MKP. Lalu berapa pendapatan sebagai kepala daerah? Saat dicecar jaksa KPK tentang keuangannya yang melimpah, MKP menuturkan, jika ia kerap meminta uang ke orang tuanya yang memiliki sejumlah perusahaan.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia