alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

PPDP Ceroboh, Bisa Dipidana

30 Juli 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faisal. (imronarlado/radarmojokerto.id)

BANGSAL, Jawa Pos Radar Mojokerto – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tengah bekerja sejak dua pekan terakhir, diharapkan tak main-main. Jika tidak, ancaman pidana pun akan menjerat para penyelenggara di tingkat bawah tersebut.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faisal mengatakan, PPDP memiliki peran vital dalam menyukseskan pilkada 2020 nanti. ’’Kalau sampai dengan sengaja menghilangkan hak pemilih, maka bisa dipidana,’’ ujarnya.

Ancaman itu tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Di pasal 177A ditegaskan, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana penjara minimal 12 dan maksimal 6 tahun.

Dody menuturkan, PPDP memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya. Karena, petugas inilah yang akan menjadi embrio munculnya daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan dalam pilkada nanti. ’’Ada ancaman pidana. Sudah kami kaji bersama sentra Gakkumdu,’’ tambah dia.

Hingga dua pekan depan, Dody memastikan, bawaslu akan terus meakukan pengawasan terhadap tugas PPDP. ’’Kita awasi. Dan kami minta serius melakukan tugasnya,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Koordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusholikha menambahkan, petugas yang ceroboh hingga mengakibatkan hilangnya hak suara seseorang, maka ancaman hukuman pidana semakin tinggi. ’’Ancamannya, kalau penyelenggara yang melakukan kesalahan, maka ancamannya lebih berat 1/3 dari hukuman warga biasa,’’ tegasnya.

Meski mengatur ancaman yang berat bagi seseorang yang menghilangkan hak suara, tetapi pemilih yang ’’kehilangan’’ hak memilihnya, tak perlu bingung. Karena, saat ini, dengan bermodal e-KTP saja, calon pemilih tetap bisa memanfaatkan haknya.

Namun, dengan penggunaan e-KTP dalam pencoblosan, pemilih tersebut akan menemui sejumlah kendala. Diantaranya, tak bisa mencoblos saat pagi hari. ’’Harus mencoblos di atas jam 12 siang. Itu aturannya,’’ katanya.

Pun demikian dengan lokasi pencoblosan. Perempuan berhijab ini menjelaskan, lantaran hanya bermodal e-KTP, calon pemilih hanya bisa menggunakan hak suaranya di TPS yang sesuai dengan domisili. ’’Karena, mereka ini, masuk dalam kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan),’’ papar Afida. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia