alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik
Pilbup Mojokerto 2020

Yoko Baru Konsultasi Mundur dari ASN

29 Juli 2020, 12: 10: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Yoko Priyono mulai berancang-ancang mundur dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia tercatat sudah 33 tahun mengabdi di Pemkab Mojokerto. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pasca mengantongi satu tiket utuh di pilkada 2020, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono mulai berancang-ancang mundur dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Rencana mundurnya Yoko dari statusnya itu setelah ia tepergok diam-diam mendatangi kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Senin pagi (27/7).

Ia langsung masuk dan melakukan pertemuan tertutup dengan kepala BKPP Susantoso. ’’Memang benar. Ada pertemuan itu. Tetapi, bukan mundur. Masih konsultasi saja,’’ tegas Susantoso, kemarin. Menurut dia, dalam pertemuan itu, Yoko hanya mempertanyakan mekanisme dan persyaratan yang detail untuk mengajukan pensiun dini. ’’Memang banyak syarat. Dan, saya yakin, tidak sulit bagi beliau,’’ beber dia.

Susantoso memastikan, pengajuan pensiun dini yang diajukan Yoko tak akan berbelit-belit. Bahkan, ia berani memberikan garansi jika SK pensiun dini itu akan tuntas dalam waktu sebulan saja. ’’Yang jelas, sampai sekarang masih sebatas komunikasi. Belum ada surat secara resmi,’’ jelas mantan Kadispenduk Capil ini.  Langkah mundur yang akan ditempuh Yoko ini setelah ia mampu mengawinkan dua parpol besar di Kabupaten Mojokerto. Yakni, Golkar dan PPP. Dengan koalisi dua parpol ini, maka Yoko kian mulus di pencalonan nanti bersama Choirunnisa. Ia telah mampu mencukupi syarat batas minimal pencalonan dukungan partai politik.

Sebelumnya, Yoko memastikan akan mundur dari statusnya sebagai ASN. Meski, ia masih menyisakan waktu 7 tahun untuk bertugas. Rencana mundur dari ASN, sebenarnya sudah pernah dilakukan di tahun 2015 lalu. Akan tetapi, rencana itu terganjal setelah Mustofa Kamal Pasa (MKP) yang bakal kembali maju sebagai incumbent, memintanya agar tak mencalonkan diri sebagai bupati. Lima tahun sebelumnya, yakni saat pilkada 2010 juga demikian. Yoko sudah berencana mundur dari ASN. Namun, KPU mengeluarkan PKPU 68/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan ini ditegaskan, ASN yang maju menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak proses pendaftaran yang disetujui oleh atasan langsung dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua dokumen yang dibutuhkan, sudah lengkap. Sayangnya, surat itu tak ditanda tangani bupati Suwandi. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia