alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Ruang Gerak PPK Dibatasi

29 Juli 2020, 11: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

HARUS NETRAL: PPK di 18 kecamatan diminta tetap menjaga netralitas dan menahan diri dalam pilkada. (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto - Panitia pemilihan kecamatan (PPK) diminta serius dan tak main-main dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak, ancaman pemberhentian pun akan dilakukan. Hal itu diungkapkan komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin saat menggelar bimbingan teknis (bimtek) di kantor KPU, Jalan R.A.A.K Adinegoro, Sooko, Selasa (28/7).

’’Semua harus mulai dibatasi. Kita harus profesional dalam menjalankan tugas,’’ ungkapnya, kemarin. Pun demikian saat bermain di media sosial (medsos). Jainul menerangkan, PPK harus menutup rapat-rapat atas kritik yang selama ini kerap dilayangkan pemerintah. Karena sikap PPK tersebut akan sangat rentan dipolitisir. ’’Kita harus benar-benar netral dalam kondisi seperti ini,’’ tambahnya. Ungkapkan ini menyusul temuan KPU terhadap jajaran di bawahnya yang masih melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. ’’Akhiri semuanya. Jangan sampai dimanfaatkan,’’ tegas dia.

Tak hanya di dunia maya. Koordinator divisi partisipasi masyarakat (Parmas) ini menambahkan, sebagai penyelenggara, juga harus menjaga pertemuan-pertemuan dengan sejumlah orang. Karena PPK sebagai pelaksana di tingkat bawah, sangat mungkin dimanfaatkan dan diklaim oleh salah satu paslon di pilkada.

Dengan menjaga integritas, maka marwah sebagai penyelenggara pilkada akan terjaga. ’’Jika tidak bisa, maka akan kita panggil. Dan ada sanksi,’’ tandas Jainul di hadapan anggota PPK di 8 kecamatan tersebut. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia