alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Dianggap Ceroboh, Desak KPU Minta Maaf Secara Terbuka

29 Juli 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

MAAF: Dua komisioner KPU Achmad Arif dan Jainul Arifin serta dua PPK Mojosari melakukan pertemuan dengan ketua Fatayat NU di kantor PCNU, Jalan RA Basuni, Sooko, Selasa (28/7). (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto Pencatutan nama organisasi Fatayat NU saat sosialisasi pilkada yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto di sebuah rumah di kawasan Desa Randubango, Kecamatan Mojosari pada Minggu (26/7) terus bergulir.

Fatayat NU mendesak lembaga penyelenggara pemilu itu segera mengajukan permintaan maaf secara terbuka. Hal itu diungkapkan Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Mojokerto Itha Nur Syamsiah usai melakukan pertemuan dengan KPU, Selasa (28/7) sore.

’’Kami akan komunikasikan dengan LPBH NU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama). Tapi, yang jelas, permintaan KPU harus secara terbuka,’’ katanya, kemarin.

Itha beralasan, permintaan maaf secara terbuka yang harus dilakukan KPU karena peristiwa pencatutan itu mencuat dan di-publish ke media mainstream. ’’Karena sudah masuk media massa, tentunya permintaan maaf harus dilakukan terbuka juga,’’ beber dia.

Diakui perempuan berjilbab ini, dua komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Jainul Arifin dan Achmad Arif, sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus Fatayat NU, di kantor PC NU Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A Basuni, Sooko, kemarin sore (28/7).

Dalam pertemuan itu, kedua komisioner itu mengakui kesalahannya yang telah memasang nama badan otonom (banom) NU tersebut saat sosialisasi pilkada. ’’Mereka sudah mengaku salah. Dan minta maaf,’’ tegas dia.

Itha menyayangkan, sikap cerobohnya KPU saat mencatut nama tersebut. ’’Kalau alasan sekadar miscommunication, belum bisa diterima. Karena PPK adalah representasi dari KPU,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua LPBH NU Kabupaten Mojokerto Anshorul Huda meminta agar kesalahan KPU tak dibesar-besarkan. Sebagai warga Nahdliyin, ia meminta agar semua legawa dan menerima permintaan maaf tersebut.

Namun, sebagai organisasi besar, ia pun mendesak permintaan maaf yang dilayangkan KPU, dilakukan secara terbuka. ’’Saya kira sudah klir kalau KPU meminta maaf secara terbuka. Jangan hanya sekadar melalui surat saja,’’ tegasnya singkat.

Sementara itu, PPK Mojosari sebagai salah satu unsur penyelenggara kegiatan sosialisasi itu mengaku telah terjadi kesalahpahaman saja. ’’Awalnya, segmen sosialisasi ke segmen keagamaan. Nah, akhirnya, tokoh masyarakat di desa-desa itu yang kami undang,’’ ungkap Ketua PPK Mojosari Munawwir.

Yang diundang pun cukup beragam. Munawwir merinci, undangan khusus kalangan perempuan itu menjamah 14 desa dan 5 kelurahan. Setiap desa diwakili dua orang. ’’Setelah semua diundang, ternyata ada kata ’’Fatayat’’ di backdrop. Makanya, kami lihat, ini ada salah paham,’’ tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Fatayat NU Kabupaten Mojokerto melayangkan somasi ke KPU. Somasi itu menyusul pencatutan organisasinya dalam salah satu kegiatan sosialisasi. Pencatutan itu terlihat jelas dalam backdrop kegiatan yang tertulis: Sosialisasi Pilbup Tahun 2020 dengan Pemilih Berbasis Keagamaan (Fatayat NU).

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia