alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Catut Nama Fatayat di Sosialisasi Pilbup, KPU Kabupaten Disomasi

28 Juli 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Sosialisasi pilbup yang digelar KPU Kabupaten di sebuah rumah makan di Randubango, Kecamatan Mojosari, Minggu (26/7).

Sosialisasi pilbup yang digelar KPU Kabupaten di sebuah rumah makan di Randubango, Kecamatan Mojosari, Minggu (26/7). (Imron Arlado/radar mojokerto)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Fatayat NU Kabupaten Mojokerto melayangkan somasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Somasi itu dilayangkan menyusul pencatutan organisasinya dalam salah satu kegiatan sosialisasi.

Sekretaris Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Mojokerto Rahmi Lailatul Mubarokah menceritakan, pencatutan nama organisasinya itu dilakukan KPU saat menggelar sosialisasi pilbup di sebuah rumah makan di kawasan Randubango, Kecamatan Mojosari, Minggu (26/7).

Saat itu, dua komisioner KPU hadir di lokasi. Yakni, Divisi Partisipasi Masyarakat Jainul Arifin dan Divisi Teknis Achmad Arif. Pencatutan itu terlihat jelas dalam backdrop kegiatan yang tertulis ’’Sosialisasi Pilbup-Pilwabup Tahun 2020 dengan Pemilih Berbasis Keagamaan (Fatayat NU)’’.

’’Kami tidak pernah diajak komunikasi. Nah, kenapa mendadak ada acara dengan mencatut nama organisasi kami?’’ ujar Rahmi. Menurut perempuan berjilbab ini, KPU tak pernah berkomunikasi dengan organisasinya untuk menggelar sosialisasi pilkada. ’’Teman-teman sempat kaget. Kenapa mencatut organisasi kami,’’ tanyanya.

Ia dan organisasinya sepakat meminta pertanggungjawaban KPU atas sikapnya yang dianggap lancang tersebut. ’’Kami meminta klarifikasi ke KPU. Jika dalam waktu 3x24 jam tidak ada ketegasan, kami akan melakukan upaya hukum yang lain,’’ desak Rahmi.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin mengaku, pencatutan PC Fatayat NU di kegiatan sosialisasi pilkada yang telah dilakukan tersebut tanpa kesengajaan. Karena, sejak awal, ia berencana mengundang Fatayat.

’’Semula, saya perintahkan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Karena, sosialisasi ini berbasis segmentasi keagamaan, maka kalau bisa melibatkan Fatayat,’’ ujarnya.

Namun, dalam perjalanan, PPK justru mengundang basis keagamaan yang berbeda. ’’Meski berubah, tapi tidak ada pemberitahuan ke kami. Padahal, backdrop sudah jadi. Sudah tercetak. Sehingga, mau tidak mau, tetap kami pasang,’’ kata Jainul.

Atas pencatutan Fatayat itu, Jainul pun mengakui kesalahannya. Bahkan, ia mengaku salah dan akan meminta maaf secara resmi ke organisasi Fatayat NU. ’’Kami salah. Dan, akan bertemu dengan Fatayat. Semoga segera bisa selesai,’’ harapnya.

Dalam sosialisasi pilkada yang digelar itu, Jainul memastikan, KPU tak menyelipkan pesan-pesan politik. Yang dilakukan KPU hanyalah pembelajaran dalam pilkada yang bakal digelar dalam waktu dekat.

’’Saya pastikan tidak ada unsur politis. Kami hanya melakukan kewajiban kami melakukan sosialisasi sesuai dengan segmentasi,’’ pungkas Jainul. (abi)

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia