alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Inspektur Djoko Resmi Diberhentikan, Noerhono Ditunjuk Jadi Plt

28 Juli 2020, 08: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Djoko Wijayanto kini resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Inspektur.

Djoko Wijayanto kini resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Inspektur. (Dok Jawa Pos Radar Mojokerto)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab Mojokerto akhirnya merestui pengunduran diri Djoko Wijayanto dari jabatannya sebagai Inspektur Kabupaten Mojokerto.

Per 23 Juli pekan kemarin, Bupati Mojokerto Pungkasiadi resmi memberhentikan Djoko dari kursi jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah didudukinya selama kurang dari setahun tersebut.

Untuk sementara, kursi jabatan diserahkan kepada Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Noerhono yang ditunjuk Pung sebagai pelaksana tugas (Plt) sampai tiga bulan ke depan. Pemberhentian ini otomatis menambah daftar kekosongan jabatan eselon II sebanyak 3 kursi.

Setelah sebelumnya dua kursi Asisten juga kosong ditinggal pengampunya purna tugas. ’’Surat keputusan (SK) pemberhentian sudah ditandangani. Termasuk penunjukkan Plt-nya,’’ tutur Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso, kemarin.

Penunjukan Noerhono sebagai plt disebut-sebut cukup mengagetkan. Mengingat, mantan kepala dinas perizinan ini tak masuk dalam bursa calon pengganti sementara yang disodorkan. Ada tiga nama yang sempat digadang-gadang sebagai plt, yakni Kepala Bakesbangpol Yo’ie Afrida, Kepala Dispendukcapil Bambang Wahyuadi, dan Kadisperta Teguh Gunarko.

Namun, Susantoso menilai pilihan Noerhono oleh bupati bukannya tanpa pertimbangan. Di mana, pria yang mendadak moncer pasca di-nonjobkan itu dinilai punya pengalaman duduk di kursi yang sama lima tahun silam. ’’Mungkin karena sebelumnya pernah menjabat sebagai inspektur selama dua tahun,’’ tandasnya.

Pasca diberhentikan, posisi Djoko saat ini masih staf pelaksana di Inspektorat. Permintaannya beralih dari jabatan struktural ke fungsional belum bisa dipenuhi, mengingat rumitnya proses yang harus dilalui. Mulai dari permintaan izin SK ke gubernur, hingga minta persetujuan mutasi ke Mendagri.

Apalagi, proses mutasi kini tak bisa dilakukan sembarangan.Mengingat, tahapan pilkada 2020 sudah mulai bergulir. Sehingga sulit bagi pemda bisa mendapat rekomendasi sesuai syarat yang tertera di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

’’Ya kan musim pilkada seperti ini belum tentu disetujui Kemendagri,’’ tandasnya. Perlu diketahui, pertengahan Januari lalu, pemda dikagetkan dengan sikap Djoko Widjayanto. Pejabat eselon II ini mendadak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai inspektur dan beralih ke fungsional.

Dia beralasan, ingin lebih tenang dalam bekerja sebagai pengawas ASN, dan prihatin terhadap minimnya tenaga pembina di inspektorat. Namun, dua pekan lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya merestui pengunduran diri Djoko.

Pemkab lalu memproses pencopotannya dengan menerbitkan pemberhentian sekaligus penunjukan Plt. Selain posisi inspektur, dua jabatan setingkat eselon II lain juga mengalami kekosongan. Yakni, kursi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra yang sementara dijabat Kepala DLH Didik Chusnul Yakin, setelah ditinggal Agus M. Anas pensiun.

Serta, jabatan Asisten bidang perekonomian dan pembangunan yang sementara diampu Kepala Dispendukcapil Bambang Wahyuadi, pasca ditinggal purna tugas oleh Mustain. (far/ris)

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia