alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Yoko Harus Mundur, Pung Hanya Cuti

27 Juli 2020, 10: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Petahana Pungkasiadi hanya diwajibkan cuti saat kampanye saja. Ia tak diwajibkan mundur seperti persyaratan pencalonan seorang ASN. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono harus mundur dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Maksimal, 30 hari sebelum coblosan, SK pengunduran diri sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori mengatakan, surat pengunduran diri Yoko harus disertakan saat proses pendaftaran 4-6 September nanti. ’’Tetapi, hanya sebatas surat pengajuan pengunduran diri saja,’’ ungkapnya, Minggu (26/7).

Surat resmi berupa SK pengunduran diri, kata Muslim, harus disertakan paling lambat sebulan sebelum proses coblosan. ’’30 hari sebelum pemungutan suara, harus sudah diserahkan ke KPU,’’ tambah dia.

jawaposradarmojokerto

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono harus mundur dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). SK pengunduran diri itu harus keluar 30 hari sebelum pencoblosan. (sofankurniawan/jprm)

Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, menambahkan, saat bakal calon melakukan pendaftaran di KPU, bakal calon yang berstatus ASN juga harus menyertakan tanda terima surat pengunduran diri dari pejabat berwenang dan surat keterangan bahwa pengunduran diri tengah dalam proses.

’’Tentunya, disertai dengan syarat lain. Semisal rekom parpol,’’ bebernya sembari menyebut syarat-syarat itu tertuang dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilgub, Pilbup, dan Pilwali.

Berbeda dengan petahana Pungkasiadi. Meski memastikan dirinya running, tetapi ia tak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Mojokerto. Ia cukup mengajukan cuti selama masa kampanye berlangsung.

Arif menerangkan, petahana cukup mengajukan cuti masa kampanye selama 71 hari saja. ’’Cutinya, di luar tanggungan negara. Sehingga, seluruh fasilitas yang selama ini digunakan selama menjabat kepala daerah, harus dilepas,’’ bebernya.

Skema cuti pun cukup fleksibel. Arif menuturkan, cuti seorang petahana bisa memanfaatkan cuti secara keseluruhan atau sebatas saat jadwal kampanye saja. ’’Jadi, cuti hanya saat kampanye. Tetapi, bisa saja mengambil cuti semua,’’ tegasnya.

Perlu diketahui, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Yono Priyono sudah dipastikan bisa running di pilkada 2020. Langkahnya kian mulus setelah ia mengantongi rekom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi, Sabtu (25/7). Rekom ini diserahkan dan diterima bacawabupnya, Choirunnisa. Selain partai berlambang Kakbah tersebut, bakal pasangan calon (bapaslon) ini juga telah menerima rekom dari Golkar.

Sementara, petahana Pungkasiadi, hingga saat ini masih belum mengantongi tiket utuh di pilkada. Pung masih mengantongi rekom PDI Perjuangan yang memiliki 9 kursi di DPRD. Padahal, batasan minimal dukungan parpol sebanyak 10 kursi. 

Kurangnya dukungan parpol tak membuat Pung risau. Karena, dua parpol lain, yakni PKB dan PBB sudah dinyatakan final dan segera mengeluarkan SK penetapan dukungan di pilkada kepada dirinya.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia