alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Dana Covid-19 Amburadul, Dewan Bentuk Pansus

25 Juli 2020, 08: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto cukup getol menyorong pembentukan Pansus setelah karut marutnya penggunaan dana covid-19. (fendihermansyah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto kembali menghangat. Meski begitu, sampai kini usulan pembentukannya secara resmi belum terealisasi.

Rencana pembentukan pansus mencuat kembali ketika Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota digelar di gedung dewan, kemarin (24/7). Beberapa anggota dewan mengusulkan agar DPRD menjadwalkan rapat paripurna yang membahas pansus penanganan Covid-19.

Sayangnya, usulan itu tak dibarengi dengan penyampaian resmi usulan pembentukan pansus. Alhasil, rapat Banmus disebut-sebut mengurungkan niatan sejumlah anggota dewan untuk menggeber pembentukan pansus tentang penanganan dan anggaran Covid-19.

Salah satu dewan yang cukup getol mengemukakan rencana pembentukan pansus adalah Sunarto. Ketua DPRD Kota Mojokerto ini kembali mengemukakannya ketika hearing antara Komisi III dengan sejumlah perwakilan warga terkait persoalan bantuan sosial tunai (BST) yang diblokir pemerintah pusat.

’’Kami akan segera membuat pansus sebagai pembuktian atas carut marut bansos Covid-19,’’ ungkap politisi PDIP ini kemarin. Selepas hearing, ia kembali menegaskan usulan tersebut.

Bahkan, dalam waktu dekat, ia mengaku Fraksi-PDIP akan mengirimkan usulan resmi pembentukan pansus. Disinggung terkait urgensi pembentukan pansus, Sunarto mengaku itu terkait dengan fungsi pengawasan pada tri fungsi legislatif. ’’Itu perwujudan fungsi pengawasan DPRD,’’ tukas dia.

Koordinator Komisi III ini mengaku terkait usulan pansus itu sudah pernah dikomunikasikan kepada Wali Kota Ika Puspitasari alias Ning Ita.

Ia menceritakan adanya indikasi penyelewengan dalam tahapan pendataan bansos oleh oknum verifikator. ’’Itu sudah saya ceritakan kepada wali kota. Saya minta agar dua oknum itu diberhentikan. Tapi, saya disuruh membuktikan. Ya, ini nanti dalam pansus, pembuktiannya,’’ beber Sunarto.

Tak cukup itu saja, dia juga menyebutkan ada fraksi lain yang juga mendukung rencana pembentukan pansus. ’’Tadi (saat Banmus) dari F-PKB juga ingin agar pansus segera dibentuk,’’ tambah dia. Meski begitu, dia menyebutkan usulan pembentukan pansus tak gampang.

Karena, harus didukung mayoritas anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik membenarkan adanya kabar dorongan pembentukan pansus oleh fraksinya. ’’Terkait pansus memang F-PDIP dan F-PKB sudah sepakat mengusulkan,’’ terangnya.

Hanya, usulan secara resmi pembentukanya masih dalam tahap pembahasan pada internal fraksi masing-masing. ’’Akan tetapi surat usulan masih proses di internal fraksi,’’ tambahnya. Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Effendy menyampaikan, hingga Rabu (24/7) belum ada usulan resmi pembentukan pansus oleh anggota dewan atau fraksi. ’’Belum ada,’’ tegas dia.

Diketahui sebelumnya, usulan pembentukan pansus penanganan Covid-19 sempat terlontar ketika rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2019, beberapa waktu lalu. Dua fraksi sempat melontarkan rencana itu, yakni F-PDIP dan F-PKB.

’’Tidak dapat kabar tersebut, seminggu lalu kan ada hearing kebetulan saya tidak ikut,’’ ungkap Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Riyanto.

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP