alexametrics
Jumat, 07 Aug 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Kasus TPPU eks Bupati MKP Kembali Diusut

Rekanan Setor Bukti Transfer Proyek ke KPK

16 Juli 2020, 10: 40: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

TERUS DIUSUT: Sejumlah rekanan proyek pengecoran jalan tahun 2015 menjalani pemeriksaan KPK di aula Mapolresta Mojokerto, Rabu (15/7). (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 82 miliar yang menjerat mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Lembaga antirasuah ini terus melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sebagai salah satu unsur terpenuhinya tindak pidana yang terus bergulir sejak 2018 lalu. Di hari ke dua kemarin (15/7) penyidik fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah rekanan atau kontraktor pembangunan jalan beton yang ada di Bumi Majapahit ini.

Bambang, salah satu rekanan mengatakan, kehadirannya ke Mapolresta Mojokerto tak lain untuk memenuhi panggilan KPK. Dia yang hadir sejak pukul 10.00 ini dimintai keterangan soal kasus TPPU yang menjerat MKP. ’’Materinya masih sama. Soal TPPU,’’ ungkapnya kemarin.

Bambang yang baru keluar sekitar pukul 14.02 WIB dari ruang pemeriksaan di aula lantai dua tersebut mengaku, selama empat jam dirinya diperiksa terkait proyek jalan cor yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kebetulan, beberapa tahun lalu dirinya mendapat proyek betonisasi jalan cor dari Dinas PUPR yang saat itu Zaenal Abidin menjabat sebagai kepala dinas. Hanya, dirinya enggan menyebut ruas jalan mana yang menjadi titik proyek. ’’Panjang proyek 3 kilometer (km). Ada kaitannya (dengan Zainal dan MKP),’’ terangnya.

Senada diungkapkan Darsono, rekanan lainnya yang juga mengaku jika kedatangannya ke mapolresta di Jalan Bhayangkara untuk memenuhi panggilan KPK. ’’Terusannya yang dulu (TPPU),’’ ungkapnya.

Selain dimintai keterangan soal proyek betonisasi jalan raya, dia yang sudah kali kedua diperiksa KPK ini juga menyetor berkas bukti transfer Eryk Armando Talla. Eryk merupakan seorang rekanan yang mendapat banyak proyek di Kabupaten Mojokerto di periode pertama MKP menjabat sebagai bupati.

Kebetulan, lanjut Darsono, Eryk suksesi dirinya untuk mendapatkan proyek jalan beton yang berada di jalur Randegan menuju Lakardowo, Kecamatan Jetis. ’’Dapat Rp 1,3 miliar. Pengerjaannya di Randegan-Lakardowo pada tahun 2015,’’ ungkapnya.

Proyek tersebut tak lain erat kaitannya dengan kasus yang menyeret MKP dan Zaenal Abidin. ’’Iya soal TPPU MKP. Ada kaitannya juga dengan pak Zaenal,’’ terangnya.  

Sementara itu, kehadiran tim KPK di kantor Dinas PUPR pada Selasa (14/7) diketahui untuk melakukan koordinasi. Hal itu diungkapkan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto. ’’Hanya kordinasi aja,’’ jawabnya.

MKP sendiri ditetapkan tersangka TPPU oleh KPK sejak 18 Desember 2018 lalu. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan perkara suap dan gratifikasi dengan terpidana MKP dengan total Rp 82 miliar. MKP tak selalu menerima suap oleh tangannya sendiri. Namun, ia memiliki sejumlah pintu aman yang tercatat sebagai orang kepercayaan.

Mereka adalah Nono, Chondro, Lutfi, Robert alias Beta Mangku Alam. Termasuk, melalui Zaenal Abidin. Bahkan, selama menjabat kepala Dinas PUPR, terdeteksi dua kali Zainal ikut menerima dua kali fee proyek. Kali pertama diterima dari Eryk Armando Talla. Dari dana sebesar Rp 3,6 miliar yang disetorkan Eryk, Zaenal menikmati Rp 1,020 miliar. Sementara sisanya 2,5 miliar diterima langsung oleh MKP.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia