alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Mojopedia
icon featured
Mojopedia
Terbentuknya Kepolisian di Mojokerto (1)

Sebagai Pengaman Wilayah dan Pengontrol Harga

02 Juli 2020, 20: 57: 43 WIB | editor : Mochamad Chariris

Markas polisi kota masa kolonial Belanda yang saat ini berdiri TK Bhayangkari 84, di Jalan Residen Pamuji, Kota Mojokerto.

Markas polisi kota masa kolonial Belanda yang saat ini berdiri TK Bhayangkari 84, di Jalan Residen Pamuji, Kota Mojokerto. (Rizal Amrulloh/Radar Mojokerto)

Setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara oleh seluruh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mojokerto memiliki banyak jejak sejarah tentang terbentuknya korps penegak hukum itu mulai prakemerdekaan.

Bahkan, penamaan Bhayangkara sendiri juga berasal dari nama pasukan yang pernah dipimpin Mahapatih Gajah Mada sebagai pengaman Kerajaan Majapahit pada kisaran abad ke-14.

SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq mengungkapkan, keberadaan lembaga kepolisian resmi di Mojokerto telah ada sejak April 1921. Itu ditandai dengan berdirinya Stad Politie van Mojokerto.

Menurutnya, satuan tersebut bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Mojokerto. ’’Pada era Belanda, kepolian memang terbagi menjadi dua. Ada stad politie atau polisi kota dan ada polisi luar kota,’’ terangnya.

Markas polisi kota saat itu diperkirakan berada di Jalan Residen Pamuji. Tepatnya di sekitar area yang kini dibangun TK Kemala Bhayangkari 84, Kota Mojokerto. Karena diberi kewenangan sebagai aparat penegak hukum, maka polisi kota juga dibekali dengan persenjataan.

Tercatat, pada tahun 1931, polisi Kota Mojokerto telah memiliki ratusan pucuk senjata api. Mulai dari jenis revolver dan senjata laras panjang jenis karabin.

Di samping itu, pada masa pemerintahan kolonial juga terdapat bestuur politie atau polisi pamong praja. Pria yang akrab disapa Yuhan ini menyebutkan, selain memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan pemerintah, polisi pamong praja juga diperbolehkan untuk melakukan penangkapan.

Kondisi berbeda terjadi pada masa kependudukan Jepang. Sebab, lembaga kepolisian mengalami kekurangan personel karena banyak opsir-opsir polisi yang diamankan oleh pasukan Negeri Matahari Terbit.

’’Untuk mengatasi itu, maka Jepang menarik personel polisi pamong praja untuk dijadikan polisi umum,’’ tandasnya. Sehingga, tidak ada lagi pembagian wilayah dari dua instansi kepolisian tersebut. Selanjutnya, polisi diberi kewenangan tugas yang lebih luas.

Yuhan menyebutkan jika Jepang lebih mengarahkan aparat berwajib untuk menjalankan fungsi-fungsi menjaga keamanan. ’’Terutama untuk mendeteksi adanya sabotase maupun perlawanan kepada Jepang,’’ paparnya.

Di samping itu, kepolisian juga ditugaskan melaksanakan upaya penstabilan ekonomi. Sehingga, aparat juga turun ke lapangan untuk memantau harga kebutuhan bahan pokok serta mengawasi peredaran dan ketersediaan barang. ’’Jadi harga-harga di pasar yang mengontrol dari kepolisian,’’ paparnya.

Dia menyatakan, kepala wilayah akan ditunjuk sebagai kepala polisi. Dalam hal ini wedono dan asisten wedono juga merangkap sebagai komandan polisi di tingkat kawedanan dan kecamatan. ’’Sedangkan di tingkat kabupaten sudah ada kepala polisi sendiri yang dididik oleh Jepang untuk membantu bupati,’’ imbuhnya. (ram/abi)

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP