alexametrics
Kamis, 21 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Polisi Panggil Rekanan Pemenang Masker yang Diduga Jadi Bancakan

01 Juli 2020, 09: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Seorang ASN di Lingkungan Pemkab Mojokerto mengenakan masker berlogo pemkab.

Seorang ASN di Lingkungan Pemkab Mojokerto mengenakan masker berlogo pemkab. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dugaan bancakan proyek pengadaan sejuta masker di tengah pandemi Covid-19 juga menyita perhatian kepolisian.

Polres Mojokerto membantah terlibat langsung, apalagi menerima fee dalam pengadaan salah satu alat pelindung diri (APD) yang diketahui di bagi-bagi ke setiap pelosok desa.

Seiring dicatutnya institusinya, korps Bhayangkara ini memastikan turut menelusuri dugaan praktik kotor tersebut. Belakangan, bahkan tim yang dibentuk satreskrim sudah melakukan pemanggilan rekanan proyek sebagai langkah klarifikasi atas pengadaan masker.

’’Akan kita dalami. Kita verifikasi dulu,’’ kata Kasatrekrim Polres Mojokerto AKP Rifaldy Hangga Putra, kemarin. Rifaldi memastikan akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Tim yang dibentuk sudah melakukan pemanggilan terhadap rekanan proyek yang diduda turut terlibat dalam pengadaan sejuta masker berlogo Pemkab Mojokerto tersebut.

Hanya, pemanggilan ini sebatas untuk mengklarifikasi. ’’Belum sampai dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan). Dikrarifikasi saja kemarin, Senin (29/6),’’ tegas Rifaldy.

Dia menegaskan, petugas akan terus melakukan pulbaket. Termasuk mempelajari aturan pengadaan masker yang dipenggawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto.

Dari aturan ini, nantinya petugas bisa mengetahui mekanisme praktik pengadaan masker nonmedis dengan harga perajin Rp 4.500 per lembar di tengah pendemi Covid-19 ini. ’’Yang penting ini kita dalami. Sekarang masih pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),’’ katanya.

Kepolisian akan menelusuri siapa saja yang mendapat proyek pengadaan masker kain yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme penunjukan langsung (PL). Pun demikian dengan aliran dana yang digelontorkan.

Sebaliknya atas pencatutan istitusinya, Rifaldy langsung membantah. Menurutnya, pencatutan institusinya mendapatkan ’’pembagian fee proyek masker’’ tersebut merupakan hal yang ngawur.

Dia menegaskan, lembaganya tak pernah menerima sepeser pun atas proyek pengadaan masker tersebut. Apalagi, permintaan cashback yang cukup besar atau Rp 200 per lembar yang sebelumnya disebutkan.

’’Makanya, langkah kami saat ini sedang melakukan penelusuran. Kami pastikan tidak ada itu (fee, Red),’’ tegasnya. Sebelumnya, seorang rekanan yang mendapat kontrak 300 ribu masker dari dinkes ogah memberikan keterangan secara detail atas cashback proyek tersebut.

Hanya, ia memastikan, kabar adanya fee tersebut tak mengada-ada. ’’Memang ada. Dan tidak kecil,’’ jelasnya. Meski menolak merinci, namun ia memastikan, saat terpilih sebagai pemenang ’’lelang sederhana’’ di dinkes, ia tak pernah mendengar adanya persentase pembagian.

’’Glondongan saja. Karena saya dapatnya lumayan,’’ beber dia sembari menyebut jika ia mendapat proyek senilai Rp 1,8 miliar.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya