alexametrics
Kamis, 09 Jul 2020
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Anggaran Meresap ke Covid-19, Rekrutmen PPPK Terancam Gagal

25 Juni 2020, 11: 55: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kepala BKPP Susantoso (tengah) saat menyerahkan piagam penghargaan ke salah satu ASN berprestasi, beberapa tahun lalu. (faris/radarmojokerto.com)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana Pemkab Mojokerto merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II bersamaan dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini terancam gagal digelar. Selain belum ada perintah pembukaan rekrutmen dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), anggaran untuk rekrutmen juga turut di-refocusing untuk penanganan Covid-19. Kondisi ini tak pelak turut mengancam krisis pegawai di internal pemkab untuk beberapa tahun ke depan.

Padahal, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) jauh hari sudah menginventarisir kebutuhan pegawai di tahun anggaran 2020. Mulai dari CPNS sebanyak 400 kursi dan PPPK 77 kursi. Berbeda dengan CPNS yang sudah memasuki tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan rekrutmen PPPK justru belum satu pun terlaksana. Padahal, mengaca dari pengalaman rekrutmen tahun sebelumnya, persiapan pembukaan rekrutmen PPPK sudah bisa berjalan setelah SKD CPNS berlangsung.

’’Belum ada pemberitahuan. Sampai sekarang juga belum ada tembusan dari BKN. Yang rekrutmen tahun kemarin saja juga belum dilantik karena Perpresnya sampai sekarang belum terbit,’’ tutur Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso.

Selain mekanisme yang tak jelas juntrungnya, anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen yang sudah dialokasikan di APBD 2020 ternyata juga tak bisa diserap. BKPP tak bisa mengelak ketika pemda meminta rekrutmen PPPK masuk dalam program refocusing untuk penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 209,9 miliar. ’’Ya masuk untuk penanganan Covid-19. Belum tahu nanti langkahnya bagaimana,’’ tambah mantan kepala Bakesbangpol Kabupaten ini tanpa menyebut angkanya.

Pihaknya juga tak bisa mengelak jika rekrutmen ini nantinya gagal digelar. Meskipun jumlah pegawai semakin tahun berkurang drastis. Dalam setahun, setidaknya ditemukan 300 PNS yang memasuki usia pensiun. Sementara rekrutmen pegawai baik CPNS maupun PPPK saat ini tak kunjung ditentukan. Saat ini, pemkab hanya memiliki 8 ribu PNS dari kebutuhan ideal sebanyak 10 ribu PNS. ’’Nggak tahu bagaimana kelanjutan program empat tahun pengangkatan pegawai,’’ pungkasnya.

Tahun 2019 lalu, pemkab telah melaksanakan rekrutmen PPPK tahap pertama dengan 173 honorer K-2 resmi lolos seleksi. Namun hingga menginjak pertengahan tahun 2020, nasib 101 penyuluh pertanian dan 72 eks guru honorer K-2 tak kunjung terang. SK pengangkatan mereka sebagai pegawai setara PNS tak kunjung diterbitkan. Belum terbitnya Perpres tentang besaran gaji menjadi ganjalan utama pemda mengangkat mereka sebagai pegawai resmi.

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia