alexametrics
Rabu, 30 Sep 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Gratifikasi Proyek Rp 1,2 Miliar Diterima Zaenal Secara Tunai dan Cek

05 Juni 2020, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp 1,2 milir. Penerimaan fee itu secara bertahap dan diterima secara tunai dan cek.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp 1,2 milir. Penerimaan fee itu secara bertahap dan diterima secara tunai dan cek. (Imron Arlado/radar mojokerto)

SIDOARJO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin telah menerima fee proyek sebesar Rp 1,2 miliar.

Gratifikasi ini bersumber dari rekanan yang mengerjakan enam proyek pembangunan jalan sebesar Rp 42 miliar. Hal itu diungkapkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, di Jalan Juanda, Sidoarjo, Kamis (4/6).

Dalam dakwaan, jaksa menegaskan, Zaenal telah menerima gratifikasi sebesar itu secara berkala. Pertama kalinya, pria yang pernah menjabat kepala dinas pendidikan (Dispendik) ini menerima aliran dana sebesar Rp 120 juta di Hotel B Fashion, Jakarta, 16 September 2015.

Dua bulan kemudian, Zaenal kembali menerima Rp 150 juta, dan pertengahan Desember menerima Rp 750 juta. Penerimaan gratifikasi tahap dua dan ketiga tersebut dilakukan di kantor Dinas PUPR. Sedangkan, terakhir kali Zaenal menerima fee proyek terjadi awal tahun 2016 senilai Rp 250 juta.

Kali ini, Zaenal menerima fee berupa cek. ’’Cek ini diserahkan langsung oleh Hendarwan Maruszama,’’ ungkap Jaksa KPK Arif Suhermanto. Di depan majelis hakim John Dista, SH, Adriano, SH, dan Dede Suryaman, SH, itu jaksa merinci perkenalan Zaenal dengan Hendarwan Maruszama.

Menurut jaksa, pertemuan mereka pertama kali terjadi sejak tahun 2013 lalu. Keduanya melakukan pertemuan di Surabaya Town Square (Sutos) dan membicarakan tentang deretan proyek di Kabupaten Mojokerto.

’’Terdakwa mengatakan jika masih menunggu petunjuk dari Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP),’’ tegas Arif. Untuk memuluskan rencananya, Hendarwan Maruszama akhirnya menemui Eryk Armando Talla. Eryk dikenal dengan kontraktor yang sudah memiliki hubungan erat dengan MKP. Ia pun turut terseret kasus gratifikasi pendirian tower.

Di awal tahun 2015, Hendarwan akhirnya berhasil mendapat enam proyek jumbo. Yakni, pembangunan jalan Ngranggon-Kutorejo sebesar Rp 8 miliar, jalan Kedungsari-Kemlagi Rp 9,1 miliar, Jalan Randegan-Benjeng, Gresik Rp 6,9 miliar, dan peningkatan jalan Pohjejer-Tumbuk Rp 7,7 miliar.

Proyek lainnya yakni peningkatan jalan Lakardowo-Randegan sebesar Rp 6,2 miliar dan Banjaragung-Sooko sebesar Rp 5,2 miliar. ’’Proses lelang dilakukan dengan meminjam perusahaan yang telah berafiliasi dengan Eryk Armando Talla,’’ jelas Arif.

Perusahaan itu adalah CV Dwi Mulya Jaya, PT Andigo Agung Pamenang, dan PT Satria Andalan Berbudi. Dari proyek sebesar Rp 42 miliar itu, Hendarwan harus menyerahkan fee sebesar 17 persen atau senilai Rp 4 miliar. Dari besaran itu, Zaenal menerima Rp 1,2 miliar dan MKP menerima Rp 2,750 miliar.

Uang sebanyak itu, diterima MKP di sejumlah lokasi. Di antaranya, di dekat dealer Ford Surabaya, pendapa Pemkab Mojokerto, restoran House Taman Dayu Golf dan Resort, di Pandaan, Pasuruan, dan di sebuah kafe di Surabaya.

Atas perbuatannya, Zaenal didakwa telah melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

Lalu, bagaimana dengan MKP? Arif menjelaskan, MKP juga terseret dalam kasus gratifikasi ini. ’’MKP masih ada kasus lagi. Nanti akan disidangkan juga,’’ pungkas Arif.

Zaenal Bantah Seluruh Tuduhan 

Berbagai tuduhan yang digulirkan KPK dibantah seluruhnya oleh Zaenal. Staf ahli Pemkab Mojokerto nonaktif itu, mengatakan, akan menganulir seluruh tudingan lembaga antirasuah tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Ben D Hadjon, SH, menilai, dakwaan jaksa KPK tak fokus dan kabur. ’’Jaksa mencampuradukkan tindakan Mustofa Kamal Pasa (MKP) dengan klien kami,’’ ujarnya.

Kaburnya berkas dakwaan itu terlihat dari pengaturan pemenangan lelang proyek. Lelang yang berlangsung  tahun 2016 itu, diatur untuk dimenangkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Eryk Armando Talla. ’’Kewenangan klien kami, tidak sampai di situ,’’ bebernya.

Terkait dengan fee proyek yang diterima Zaenal, imbuh Hadjon, perlu dibuktikan saat proses persidangan nanti. Karena sejak awal, ia sangat meyakini Zaenal tak pernah menerima gratifikasi dari proyek yang dikerjakan. ’’Seperti menerima cek. Nanti akan kita buktikan. Siapa yang mencairkan. Perlu dilakukan uji forensik lah,’’ tambah dia.

Hadjon memastikan, Zaenal sangat profesional selama menjabat kepala dinas PUPR. Profesionalitas Zaenal juga terlihat dari berbagai jabatan strategis  yang telah diembannya. Di antaranya, kepala dinas pendidikan (Dispendik).

Sementara itu, kaburnya berkas dakwaan jaksa KPK itu akan diungkapkan dalam eksepsi yang akan dibacakan Senin (8/6) nanti. Perlu diketahui, Zaenal Abidin menjabat kepala Dinas PUPR selama lima tahun, terhitung sejak 2011-2016.

Selama itu, ia mampu menyelesaikan berbagai mega proyek di Kabupaten Mojokerto. Zaenal menyandang status tersangka sejak tahun 2018 silam. Namun, KPK baru melakukan penahanan Januari 2020 lalu. Ia dituduh telah menerima fee proyek senilai Rp 1,2 miliar dari rekanan yang mengerjakan proyek infrastruktur tersebut. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP