alexametrics
Senin, 30 Mar 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

Pilkada Mojokerto Berpotensi Ditunda

26 Maret 2020, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto - Rencana KPU Kabupaten Mojokerto menggelar pilkada 23 September nanti, berpeluang gagal. Penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, menjadi salah satu alasan penundaan agenda lima tahunan tersebut.

Indikasi itu terlihat dari langkah KPU RI. Pelan-pelan, lembaga penyelenggara pemilu ini membekukan lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya. Di antaranya, Panitia Pemungutan Suara (PPS). ’’Setelah PPS, per hari ini, kita membekukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),’’ tegas Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin, Rabu (25/3).

Dikatakan Zainul, pembekuan PPK itu setelah KPU RI mengeluarkan surat edaran Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020  tertanggal 24 Maret malam. Dalam surat itu menginstruksikan, seluruh KPU di seluruh tingkatan, harus menghentikan seluruh tahapan. Termasuk membekukan PPS dan PPK. ’’SE ini langsung kita tindak lanjuti dengan surat edaran ke seluruh PPK,’’ imbuhnya.

Dengan pembekuan PPK, kata Zainul, maka KPU hanya berkewajiban memberikan honor selama sebulan bekerja. Perlu diketahui, PPK baru menjalankan tugasnya terhitung sejak 1 Maret lalu. Nasib ini juga akan menimpa sekretariat PPK di setiap kecamatan.

Zainul menerangkan, pembekuan PPK yang dilakukan kali ini, secara otomatis menghentikan seluruh tahapan pilkada yang sangat padat. Di antaranya, melakukan pendataan petugas pemutakhiran data pemilih. ’’Tentunya, dengan pembekuan ini, tahapan-tahapan itu harus dihentikan. Tidak ada tahapan yang dijalankan,’’ tambahnya.

Benarkah kabar munculnya penundaan pilkada? Zainul tak berani berspekulasi atas keputusan tersebut. Ia hanya menegaskan, sampai saat ini, KPU di seluruh tingkatan, masih menungu kabar dari KPU RI yang tengah berkomunikasi dengan DPR RI.

Namun, jika memang terpaksa dihentikan, maka sejumlah konsekuensi akan diterima. Di antaranya, kerja lembaga ad hoc akan semakin berat. Karena, dengan pembekuan tahapan, maka tahapan-tahapan yang semula cukup longgar, nantinya akan dipersempit. ’’Kerja semakin berat. Karena, tahapan yang semula dijalankan selama dua minggu, maka hanya bisa dilakukan sepekan. Ini yang kita antisipasi,’’ beber Zainul.

Dengan penundaan pilkada, maka masa kerja bupati dan wakil bupati terpilih yang semula hanya kisaran 3,5 tahun, dipastikan bakal kembali berkurang. Karena, pemerintah telah mengendakan pilkada serentak bakal digelar tahun 2024.

Pilkada serentak nasional 2024 diatur dalam pasal 201 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa pilkada serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Sebelumnya diberitakan, KPU menangguhkan kinerja PPS yang menjalani pelantikan 22 Maret. Pembekuan 912 PPS yang tersebar di 304 kelurahan dan desa itu, mendasar surat keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, 21 Maret 2020. Penundaan sejumlah tahapan itu mendasar imbauan pemerintah untuk mempersempit ruang gerak penyebaran Covid-19 yang kian meresahkan masyarakat.

Padahal, PPS menjalankan sejumlah tugas vital. Diantaranya, melakukan pendataan petugas pemutakhiran data pemilih. ’’Itu tugas pertama yang harus dilakukan PPS pasca dilantik,’’ tegas komisioner KPU Achmad Arif.

Selain itu, PPS juga harus melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah kerjanya. Penangguhan kinerja PPS yang dilakukan KPU, dipastikan tak berpengaruh terhadap masa kerja. Karena, dalam aturan ditegaskan, masa kerja PPS berlangsung selama 8 bulan. Atau 6 bulan sebelum pencoblosan digelar dan 2 bulan pasca coblosan dilakukan.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia