alexametrics
Senin, 30 Mar 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Prosedur Sidang PN Mojokerto Dikeluhkan

Tak Pernah Dapat Panggilan, Mendadak Proses Hampir Tuntas

24 Maret 2020, 07: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

MERASA DITILAP: Kuasa hukum tergugat, Chrisman Hadi, SH mengeluhkan prosedur sidang di PN Mojokerto, Senin (23/3). Ia mengaku tak pernah menerima panggilan sidang meski proses sidang terus berjalan. (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Prosedur sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dikeluhkan. Seorang tergugat mengaku, haknya telah dirampas.

Adalah Sunyoto, 50, warga Dusun Kembangan, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, ia mengaku sangat terkejut lantaran proses gugatan yang menimpanya, mendadak sudah memasuki babak akhir. Yakni, pembacaan kesimpulan. ’’Pembacaan gugatan saja, kami tidak tahu,’’ ungkapnya melalui kuasa hukumnya, Chrisman Hadi, SH.

Sengketa tanah dan bangunan ini, diakui Chrisman, sudah mulai memasuki proses persidangan sejak awal Januari silam dan dilanjutkan ke tahap mediasi yang berakhir 17 Februari. ’’Mediasi tidak berhasil. Dan, agendanya masuk ke pembacaan gugatan,’’ tambahnya.

Saat tahap mediasi buntu, pria asal Surabaya ini, mengaku hanya menunggu panggilan sidang. Namun sayangnya, panggilan itu tak kunjung diterimanya.

Ia baru sadar jika proses persidangan terus berjalan saat 17 Maret lalu. Saat itu, penggugat mendadak mengirim pesan foto saat persidangan berlangsung. ’’Katanya, sidang akan selesai,’’ tegas Chrisman.

Dua hari kemudian, ia akhirnya mendatangi kantor PN di Jalan RA Basuni, Sooko, dan memastikan kebenaran informasi tersebut. ’’Ternyata benar. Hari ini, agendanya sudah masuk di tahap pembacaan kesimpulan,’’ imbuh dia.

Senin (23/3), ia melayangkan keluhannya ke PN Mojokerto. Ia menolak masuk ke ruang sidang yang dinilai tak prosedural tersebut. Alasannya, selama proses persidangan berlangsung, ia tak pernah mendapat surat panggilan untuk mengikuti persidangan.

Tertinggalnya proses persidangan, membuat Chrisman kecewa. Karena, haknya menghadirkan bukti dan saksi-saksi di depan majelis hakim, tak bisa dilakukan. ’’Padahal, kami memiliki bukti dan saksi yang sangat kuat,’’ tambahnya.

Bukti itu di antaranya kuitansi pembayaran. Pembelian rumah mungil seharga Rp 150 juta tersebut, terang Chrisman, dilakukan dengan cara mengangsur. Mulai dari kisaran Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.

Saksi yang rencananya akan dihadirkan juga cukup banyak. Di antaranya, kepala desa, dan perangkat desa yang menjadi saksi kunci. ’’Mereka inilah yang menjadi saksi saat akad jual beli dilakukan. Kalau tidak bisa menghadirkan mereka di ruang sidang, tentunya kami tidak memberikan jawaban atas gugatan dan tidak bisa menyajikan bukti lainnya,’’ bebernya.

Protes yang diajukan ke PN, langsung ditanggapi. Chrisman menuturkan, pihak pengadilan mengaku sudah mengirimkan surat panggilan melalui online. Namun, saat dicek kebenarannya, emailnya masih kosong.

Sementara itu, Humas PN Mojokerto Erhamudin, SH, memastikan seluruh prosedur telah berjalan baik. Ia merinci, proses sidang gugatan perdata yang diajukan Siti Fatimah tersebut telah dimulai sejak 6 Januari lalu.

Namun sayangnya, dua pekan diagendakan, persidangan itu gagal digelar. Di agenda sidang perdana tersebut, Sunyoto selaku tergugat tidak hadir. Lalu, di sidang kedua pada 20 Januari, justru kedua belah pihak tak hadir.

Sidang baru bisa berjalan normal Senin (10/2). Sidang ketiga yang digelar di ruang Sidang Cakra tersebut, langsung dimulai dengan penunjukan hakim mediator, Yenny Wahyuningtyas Puspitowati,SH. Mediasi berlangsung sebanyak dua kali dan berakhir 17 Februari. ’’Mediasi buntu dan masuk ke pokok perkara. Pembacaan gugatan,’’ tegas Erhammudin, SH.

24 Februari, jadwal sidang pembacaan gugatan dimulai. Namun sayangnya, tergugat kembali tak hadir. Hanya dihadiri penggugat saja. Agenda sidang ini baru bisa terlaksana 2 Maret. ’’Pihak pertama saja yang hadir,’’ tambah dia.

Pasca pembacaan gugatan, sidang kembali digelar 9 dan 16 Maret dengan agenda pembuktian gugatan.

Erhammudin menceritakan, prosedur sidang, para pihak tak perlu menunggu surat panggilan. Karena, agenda sidang sudah disepakati bersama saat sidang perdana berlangsung. ’’Saat sidang perdana itu, sudah muncul agenda. Dan disepakati bersama. Jadi, tidak perlu lagi ada panggilan,’’ pungkasnya.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia