alexametrics
Senin, 30 Mar 2020
radarmojokerto
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Dewan Akhiri Kunker, Pilih Kerja di Rumah

21 Maret 2020, 11: 01: 59 WIB | editor : Imron Arlado

OTOMATIS TERTUNDA: Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ketika menggelar rapat paripurna raperda di gedung dewan pada 11 Maret lalu.

OTOMATIS TERTUNDA: Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ketika menggelar rapat paripurna raperda di gedung dewan pada 11 Maret lalu. (fendihermansyah/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - DPRD Kabupaten Mojokerto memilih menunda sejumlah agenda kunjungan kerja (kunker) hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan itu sekaligus menindaklanjuti surat edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang masuk ke sekretariat DPRD kabupaten.

SE Kemendagri nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah sampai ke lingkungan sekretariat DPRD kabupaten. Itu ditindak lanjuti dengan menggelar rapat koordinasi antar pimpinan dewan. Sejumlah keputusan diambil seperti penundaan agenda kunker yang telah dijadwalkan dalam badan musyawarah (banmus). Kemudian, mengurangi aktivitas kedewanan di luar kantor. Serta memaksimalkan tugas dewan di domisili masing-masing.

’’Itu sebagai tindak lanjut atas SE Kemendagri,’’ ungkap Ayni Zuroh, ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin. Zuroh menyatakan, penundaan agenda kunker dewan dilakukan tak berbatas waktu. Nantinya akan dicairkan lagi apabila telah ada edaran terkait. Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Mardiasih menjelaskan, penundaan agenda kunker dilakukan yang terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Sebelumnya, terdapat tiga raperda yang akan dibahas pada dua pekan terakhir bulan Maret ini. ’’Merujuk hasil SE itu, rapat pimpinan memutuskan untuk menunda. Ini dalam rangka pencegahan,’’ jelas dia. Merujuk SE Kemendagri, opsi menunda kunker dibarengi dengan opsi kerja dewan lainnya. Yakni, mematuhi anjuran untuk bekerja dilakukan di rumah alias work from home (WFH). ’’Sementara waktu anggota dewan diminta untuk bekerja di rumah. Sesuai edaran hal itu dilakukan seluruh anggota DPRD kabupaten,’’ terang Mardiasih.

Sedianya ada sejumlah agenda kunker terkait pembahasan raperda. Dalam dua minggu akhir Maret diagendakan ke beberapa daerah yang terkait tema raperda. Akan tetapi, dengan adanya penundaan itu agenda pembahasan raperda juga ditunda. ’’Kunker terkait raperda itu untuk menghimpun ilmu dan perbandingan penerapan raperda. Tapi karena ditunda, pembahasan rapeda juga turut ditunda pula,’’ tambah Mardiasih.

Dalam SE Kemendari tersebut dituangkan sejumlah poin penting yang agaknya wajib ditindak lanjuti pemda dan DPRD. Di antaranya, pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah, pejabat pembina kepegawaian memastikan dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Dan, pengaturan penyesuaian sistem kerja diserahkan PPK dengan tidak mengurangi hak pengawai berupa tambahan penghasilan (tamsil).

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia