alexametrics
Sabtu, 16 Jan 2021
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik
Pilkada Mojokerto 2020

Honorarium PPK-KPPS Naik

28 Februari 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

KPU terus menyiapkan kebutuhan pilkada. Selain menyiapkan penyelenggara ad hoc, lembaga ini juga berancang-ancang menyiapkan logistik. (imronarlado/radarmojokerto.id)

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kabar gembira bagi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Di pilbup kali ini, honorarium para penyelenggara ad hoc tersebut akan naik.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin mengatakan, ketua PPK yang sebelumnya menerima Rp 1.850.000 naik menjadi Rp 2,2 juta. Sedangkan anggota PPK menjadi Rp 1,9 juta dari sebelumnya Rp 1,6 juta. ’’Kalau sekretaris akan mendapat honorarium Rp 1.550.000,’’ ujarnya kemarin.

Kenaikan lebih besar terjadi di tingkat PPS. Dari sebelumnya Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1,2 juta. Sedangkan anggota menjadi Rp 1.150.000 dari sebelumnya Rp 850 ribu. ’’Kalau PPK, kenaikan honorarium hanya kisaran 19 persen. Sedangkan PPS bisa mencapai 33 persen,’’ tegas Zainul.

Kenaikan honorarium juga menjamah KPPS. Di pemilu 2019 lalu, setingkat ketua hanya menerima honorarium Rp 550 ribu. Kemudian, saat ini naik menjadi Rp 900 ribu atau mengalami kenaikan sebesar 64 persen. Dan anggota KPPS dari Rp 500 ribu menjadi Rp 850 ribu. Untuk petugas pengamanan tempat pemungutan suara (pam TPS), dari Rp 400 ribu naik menjadi Rp 600 ribu. ’’Kenaikan itu sesuai dengan Surat Kemenkeu,’’ imbuh Zainul.

Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru Kendoyo menambahkan, semula KPU memang masih melakukan rasionalisasi anggaran pilkada setelah Pemkab Mojokerto memberikan jatah hibah sebesar Rp 52 miliar dari pengajuan sebeasr Rp 74 miliar. ’’Memang tidak semua honorarium penyelenggara dinaikkan. Kalau semua disesuaikan dengan surat Kemenkeu, maka tidak bisa,’’ jelasnya.

KPU, kata Heru, tak hanya disibukkan dengan honorarium para penyelenggara ad hoc. Namun, ia juga harus memikirkan biaya operasional hingga logistik selama proses pemilu berlangsung. Sementara itu, hingga kemarin KPU masih disibukkan dengan proses rekrutmen PPS. Zainul Arifin menegaskan, proses rekrutmen kali ini sepi peminat. Sehingga pendaftaran yang semula akan ditutup terpaksa diperpanjang hingga tadi malam pukul 00.00.

Zainul menerangkan, KPU memasang target 6 pendaftar setiap desa dari 18 kecamatan di kabupaten atau sebanyak 1.374 pendaftar. ’’Tapi belum terpenuhi,’’ ungkapnya. Idealnya, KPU harus menerima sedikitnya 1.824 pendaftar. ’’Dari jumlah itu, memang hanya tiga yang kita siapkan untuk menjadi PPS. Tetapi, yang harus ditetapkan sebanyak dua kali lipatnya. Jumlah sebanyak itu sebagai antisipasi untuk PAW (pergantian antarwaktu),’’ tandas Zainul. 

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya