alexametrics
Kamis, 09 Apr 2020
radarmojokerto
Home > Politik
icon featured
Politik

DPRD Kritik Aturan Kawasan tanpa Rokok

23 Januari 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan pandangan umum atas usulan raperda Kawasan Tanpa Rokok dan raperda Perseroan Daerah BPR Majatama, Rabu (22/1). (fendihermansyah/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan tanpa Rokok (KTR) yang diusulkan pemkab menuai kritik tajam kalangan fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto. Raperda baru itu dianggap belum bisa memenuhi landasan sosiologis sebagai syarat pembentukan perda.

Demikian terlihat ketika rapat paripurna penyampaian pandangan umum atas raperda usulan pemkab dan raperda inisiatif DPRD di gedung dewan, kemarin. Raperda usulan eksekutif yakni Raperda tentang KTR dan Raperda tentang Perseroan Daerah (PD) Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Majatama.

Sedangkan, raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perpustakaan Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam pandangan umum itu, yang paling mencolok disampaikan Fraksi Persatuan Amanat Pembangunan Indonesia (PAPI) melalui jubirnya, Sujadmiko. Mereka banyak menyoroti permasalahan Perda KTR. ’’Raperda ini direncanakan awal tahun ini ternyata belum siap didukung perangkat lunaknya,’’ ujar dia.

Berdasarkan pengamatan fraksi gabungan parpol PPP, Gerindra, dan PAN ini, raperda KTR yang diinisiasi eksekutif belum memenuhi landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Di mana, landasan itu merupakan syarat mendasar bagi regulasi tingkat daerah semacam perda. ’’Raperda tersebut juga belum pernah diuji publik. Untuk itu kami mohon penjelasan,’’ sambung dia.

Selain itu, fraksi dengan 10 anggota itu juga menyoroti soal tidak adanya konsideran hukum atas Raperda KTR. ’’Tidak ada PP 100/2009 juga Permenkes terkait Pengaturan KTR,’’ sorot politisi Gerindra ini.

Raperda KTR dianggap kurang harmonis dengan kebijakan pajak daerah terkait cukai. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah perlu dinaikkan atau bahkan dihapuskan? ’’Mohon penjelasan menyikapi kondisi sosiokultur yang banyak merokok. Langkah antisipatifnya agar perda nantinya berjalan efektif,’’ tambahnya.

Sorotan terhadap Raperda KTR juga disampaikan Fraksi Hanura dan Nasdem. Meski menyebutkan Raperda KTR merupakan raperda yang positif, fraksi gabungan dua parpol ini menilai secara sosiologis raperda itu bertolak belakang. ’’Sehingga perlu catatan terkait landasan sosiologis raperda ini,’’ tukas Hendun Nuryani, jubir Fraksi Hanura-Nasdem.

Di samping itu, dalam raperda KTR ini juga belum termaktub terkait penyediaan area-area khusus bagi para perokok. Atau, tempat yang diperbolehkan untuk merokok. ’’Perlu dibikin area khusus merokok yang memadai. Terlebih, terkait rokok ini memiliki kontribusi aktif yang tidak sedikit bagi daerah,’’ tambah perempuan berjilbab ini.

Di samping raperda KTR, kalangan dewan juga memberikan penilaian terkait raperda PD BPR Majatama. Di antaranya terkait tidak adanya tanggung jawab bupati terhadap BPR jika mengalami kerugian hingga tidak adanya indikator kinerja utama dalam jajaran perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Pungkasiadi menyampaikan penilaian atas dua raperda inisiatif DPRD yakni Raperda Perpustakaan dan Raperda Pengelolaan Sampah. 

(mj/fen/ris/ron/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia