Senin, 17 Feb 2020
radarmojokerto
icon featured
Politik
Pilkada Mojokerto 2020

Nyalon Bupati, Dua ASN Ini Bakal Dipanggil Bawaslu

20 Januari 2020, 09: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy'at. (Imron Arlado/radarmojokerto.id)

BANGSAL, Jawa Pos Radar MojokertoBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal memanggil dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disinyalir terlibat dalam pilkada nanti. Pemanggilan itu menyusul langkah keduanya yang mendeklarasikan dirinya maju dalam pilkada nanti.

Dua orang itu adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto, serta Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto Kusnan Hariadi. Keduanya telah mendaftar dalam penjaringan cabup-cawabup di sejumlah parpol.

Yoko Priyono yang kini telah berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Mojokerto periode 2010-2015 Choirunnisa, telah mendaftar cabup di sejumlah parpol. Di antaranya, PPP, Gerindra, Hanura, dan PAN. Sedangkan, Kusnan Hariadi telah masuk di penjaringan Partai Nasdem, PPP, Gerindra, dan Hanura.

Komisioner Bawaslu Afidatusolikha, mengatakan, bawaslu akan menggelar pleno untuk menentukan sikap atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan dua kandidat itu.

Sayangnya, Afidah belum tegas menyebut langkah lanjutan yang dimungkinkan bakal diambil para kandidat. ’’Akan kita TL (tindaklanjuti). Nanti akan kita rapatkan dulu,’’ jelasnya singkat.

Berbeda dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhrudin Asy’at. Aris mengatakan, pemanggilan terhadap kedua ASN itu akan dilakukan menyusul kabar yang sangat kencang atas munculnya dua orang tersebut dalam pilkada. ’’Tentu akan kita panggil,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Namun, ujar Aris, pemangilan pertama yang akan dilakukan, sebatas melakukan klarifikasi. Bukan untuk penanganan dugaan pelanggaran. ’’Tentunya lebih ke proses pengumpulan data. Klarifikasi dulu. Bukan penanganan pelanggaran,’’ bebernya.

Lalu kapan rencana melayangkan surat panggilan? Pria yang selalu berpenampilan nyentrik ini, mengaku, akan menyesuaikan dengan jadwal komisioner. Alasannya, saat ini, bawaslu tengah disibukkan dengan berbagai agenda sosialisasi pilkada di sejumlah lokasi.

Bawaslu mencurigai, kedua ASN itu telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan itu ditegaskan, ASN dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan pribadinya sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, hingga terlibat dalam deklarasi parpol.

Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan ASN, dan TNI/Polri. Di momen pilkada ini, ASN, TNI, Polri diwajibkan netral.

Netralitas ASN tak hanya pasca tahapan penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, prapenetapan pun, bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Nantinya, jika menemukan ASN yang tak netral, maka bawaslu akan melakukan kajian hingga memunculkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

’’Bawaslu membuat kajian dugaan pelanggaran. Kemudian berkirim surat ke KASN, dan menyampaikan hasil kajian Bawaslu. Dan, soal sanksi, KASN yang akan menjatuhkan. Termasuk jenis sanksinya,’’ pungkas Afidah.

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia