Senin, 17 Feb 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Proyek Amburadul, Dewan Tenggak Jamu Tolak Angin

18 Januari 2020, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Komisi II DPRD Kota Mojokerto meminum jamu anti-masuk angin saat RDP bersama pihak terkait di ruang sidang dewan, JUmat (17/1). Komisi II akan komitmen akan mengawal proyek mangkrak tersebut. (Rizalamrullah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Komisi II DPRD Kota Mojokerto kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan menyikapi atas sejumlah proyek kota yang putus kontrak, Jumat(17/1).

Agenda hearing kali ketiga ini, wakil rakyat kembali mengundang sejumlah pihak terkait. Mulai dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), kelurahan, hingga pihak kontraktor.
Uniknya, sebelum RDP dibuka, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik selaku koordinator komisi II melakukan aksi minum jamu sachet anti-masuk angin. Kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh anggota komisi yang diketuai M. Rizky Fauzi Pancasilawan tersebut.

Tak hanya itu, di ruang sidang dewan juga menggema lagu Iwan Fals berjudul Nyanyian Jiwa. ”Jadi ini hanya simbolis. Kami bersama komisi II minum jamu anti-masuk angin agar dari awal sampai berikutnya tetap tegar, tidak masuk angin. Tetap on the track untuk kepentingan rakyat,” terangnya.

Digelarnya RDP bertajuk Solusi dan Penindakan Atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Air Kota Mojokerto, itu tak lain merupakan tindaklanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek saluran air yang berujung putus kontrak. Sebelumnya, agenda serupa juga telah digelar namun masih belum menemukan solusi konkret. Pria yang akrab disapa Juned ini menyatakan, akibat diputusnya kontrak terhadap proyek tersebut memiliki miltiplier effect bagi masyarakat. Mulai dari terganggunya akses jalan, mobilitas, tersendatnya irigasi, banjir, hingga perekonomian.

”Dampak luar biasa, makanya kegagalan ini harus diurai, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Ada apa ?,” tandasnya. Selanjutnya, anggota komisi II mengorek keterangan secara maraton dalam RDP yang dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) setdakot, beserta tim pokja, Inspektorat, lurah, hingga kontraktor pelaksana. Para wakil rakyat itu meminta penjelasan secara detail terhadap 8 proyek saluran air yang putus kontrak.

Mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga teknis pengerjaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang pemenang tender yang seluruhnya berasal dari Kota Udang, Sidoarjo. Bahkan, dari total paket proyek di bawah naungan DPUPR dan kelurahan itu hanya dimenangkan oleh 4 rekanan.

Menanggapi hal itu, Kabag PBJ Setdakot Mojokerto Nara Nupiksaning Utama menyebutkan, jika hal itu terjadi lantaran dari 8 paket hanya diminati oleh satu penawar. Setelah dilakukan kaji ulang oleh pokja, seluruhnya dianggap memenuhi persayatan sehingga ditetapkan menjadi pemenang. ”Kita lakukan lelang terbuka yang bisa diakses semua penyedia. Tetapi, yang masuk dan menawar, kebetulan dari Sidoarjo semua,” paparnya.

Di sisi lain, yang juga menjadi sorotan legislatif mengenai dampak dari proyek yang mangkrak akibat putus kontrak. Dalam hal ini adalah paket 3 pembuatan saluran air tengah (U Getter) di Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan. Proyek yang dialokasikan sebesar Rp 434 juta itu hanya hanya menyentuh progres 28 persen.

Di samping itu juga paket I pembuatan saluran U-Getter di Banjaranyar, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari. Proyek yang dijatah anggaran Rp 391 juta itu juga diputus kontrak dengan progres pengerjaan di kisaran 11 persen. Sementara untuk dua paket lainnya bahkan sama sekali belum tersentuh pengerjaan.

”Dampak dari dua paket yang mangkrak ini, kami sudah buat perencanaan mengunakan pemeliharaan,” sahut Mashudi. Akan tetapi, rencana tersebut baru bisa dilakukan setelah proses audit dari APIP. Inspektur Kota Mojokerto M. Sugeng menambahkan, kemarin pihaknya juga telah menurunkan rekomendasi blacklist terhadap kontraktor yang diputus kontrak.

Selanjutnya, dirinya juga mengaku akan segera melakukan audit terhadap progres di masing-masing proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk mengkroscek progres yang disampaikan oleh OPD ini dengan konsultan pengawas. ”Akan kita pastikan dengan mengaudit. Tidak cuma mengukur saja, tapi juga mutunya. Perlu dites apakah sesuai dengan spek (spesifikasi) yang sesuai dengan kontrak,” imbuhnya.

Hingga sore kemarin RDP masih belum menemukan titik temu sehingga harus di-break. Disinggung terkait hasil sementara, koordinator komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan Junaidi Malik menyatakan belum bisa menyimpulkan. Mengingat, hearing berlanjut hingga tadi malam.

Pada RDP ketiga yang membahas terkait mandeknya 8 paket proyek saluran air dan juga 1 paket pengadaan alat kedokteran di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo ini direncanakan tahap akhir. Namun, jika masih deadlock,  tidak menutup kemungkinan akan kembali dilanjutkan. ”Kita akan usut tuntas benang merahnya. (Jika belum selesai) nanti kita akan rapatkan dengan pimpinan langkah-langkah selanjutnya. Tidak terlepas sesuai hak-hak kita di tatib dan regulasi Undang-Undang MD3, ” tandasnya.

(mj/ram/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia