Senin, 17 Feb 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

KUA Imbau Calon Pengantin Patuh

16 Januari 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Salah satu pasangan calon pengantin yang melakukan tes urine di Klinik pratama BNNK Mojokerto, Rabu (15/1). (Rizalamrullah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Diberlakukannya tes urine bagi calon pengantin di Kota Mojokerto memunculkan respons beragam dari masyarakat. Calon pengantin menyambut baik karena bisa saling mengetahui status dari masing-masing pasangan.

Sebagaimana diketahui, Kemenag Kota Mojokerto telah menerapkan tes urine hanya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Prajurit Kulon sebagai pilot project. Kemarin, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mojokerto kembali melakukan tes narkoba kepada dua pasangan calon pengantin.

Salah satunya adalah Isnandar, 42, asal Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, dan calon istrinya, Dwi, 37, warga Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. Kemarin, mereka mendatangi Klinik Pratama BNNK di Jalan Surodinawan karena baru mengetahui jika ada persyaratan tes urine yang berlaku sejak Senin, 13 Januari.

Isnandar mengaku tidak merasa keberatan dengan aturan baru tersebut. Terlebih, kemenag juga telah mewajibkan bagi calon pengantin untuk melampirkan bukti surat keterangan bebas narkotika dari BNNK sebagai salah satu syarat untuk pengajuan nikah. ’’Dijalani saja, karena sudah peraturan. Karena tujuannya agar bisa untuk menikah,’’ ungkapnya setelah menjalani tes urine.

Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan dari BNNK Mojokerto, pasangan calon pengantin tersebut dinyatakan negatif. Dari rapid test, tidak menunjukkan keduanya pernah menyalahgunakan enam jenis zat psikotropika. Mulai dari amfetamine, metamfetamin, ganja, morfin, benzodiazepin, maupun kokain.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tes urine pihaknya tidak ditarik biaya alias gratis. Namun, dirinya tetap harus mengeluarkan dana tambahan karena alat tes masih dibebankan kepada pemohon. ’’Alat beli sendiri untuk tes urine. Tapi tidak keberatan, biar tahu bener-benar tidak tersangkut narkoba,’’ sahut Dwi, calon istrinya.

Hal senada juga disampaikan oleh pasangan calon pengantin lainnya M. Fobruhartanto, 24 asal Kelurahan/Kecamatan Kranggan dan Lintang Oktaviani, 24, warga Kelurahan/Kecamatan prajurit Kulon. Calon pasangan muda ini juga mendukung dengan diterapkannya tes urine. Karena agar sama-sama mengetahui status masing-masing calon sebelum mengikat tali pernikahan. ’’Jadi biar sama-sama terbuka,’’ imbuh Oktaviani.

Sementara itu, KUA Kecamatan Prajurit Kulon mencatat, hingga kemarin sudah ada empat pasangan yang secara resmi mengajukan pernikahan dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Keempat pasangan tersebut hasilnya negatif. ’’Hasil tes dari BNNK tidak memengarusi proses akad nikah yang ditetapkan oleh calon pengantin. Meskipun ada indikasi positif narkoba, tetap saja itu akan kita laksanakan,’’ papar Sya’roni, kepala KUA Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Untuk itu, pihaknya mengimbau jamaah agar tetap mematuhi aturan baru ini dengan melakukan tes urine secara sukarela. Karena surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan BNNK menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan sebelum melangsungkan janji suci pernikahan.

Di sisi lain, kemenag juga menegaskan kepada para calon agar tidak mengambil langkah di luar ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan menikah di bawah tangan alias siri. Menurutnya, hal itu justru akan berdampak sejumlah masalah pada pasangan pasca menikah.

Menurutnya, kerugian pernikahan tersebut lebih cenderung dialami bagi istri dan anak. Mengingat, anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan tidak akan mendapat pengakuan ayah kadung ketika mengurus akta kelahiran. ’’Selain itu, ketika seorang ayah meninggal, anak juga akan sulit mendapat warisan secara hukum dari bapaknya,’’ terangnya.

Bahkan, dampak lainnya juga akan kesulitan untuk mengurus keperluan administrasi. Pasalnya, pasangan tersebut tidak memiliki alat bukti secara yuridis keduanya betul-betul sah terikat hubungan suami-sitri. ’’Apalagi sekarang buku nikah itu merupakan salah satu syarat untuk urusan-urusan administrasi. Jadi kecenderungan mereka (pasangan siri) akan kesulitan,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia