Senin, 17 Feb 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Tak Beres Garap Proyek, Rekanan Bakal Blacklist

16 Januari 2020, 08: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Proyek normalisasi saluran air di Banjaranyar, Kelurahan Wates. (fendihermansyah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Sejumlah proyek normalisasi saluran air yang mangkrak akibat putus kontrak segera ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mojokerto. Utamanya, mengembalikan fungsi saluran agar tidak memicu kejadian banjir hingga keluhan masyarakat berlanjut. Memang sebelumnya dikabarkan, terdapat empat paket kontrak proyek normalisasi saluran air yang mengalami putus kontrak.

Itu disebabkan capaian pengerjaan proyek mengalami perlambatan hingga posisi minus. Sampai tenggat waktu yang ada, proyek tersebut gagal rampung, hingga berujung pemutusan kontrak oleh DPUPR. Keempat paket pekerjaan normalisasi saluran air itu berada di Lingkungan Ngaglik, Kelurahan/Kecamatan Kranggan; Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan; area Jalan Niaga Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan; dan di Lingkungan Banjaranyar Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari.

’’Tahun 2019 ada 81 kontrak proyek. Ada empat (proyek normalisasi saluran air) yang putus kontrak. Sebanyak 77 persen on progress. Yang bisa dilaksanakan 100 persen sedang 4,9 persen tidak sesuai harapan,’’ ujar Mashudi, kepala DPUPR Kota Mojokerto.

Terkait paket pekerjaan yang diputuskan kontraknya itu diakuinya menimbulkan permasalahan baru. Yakni, munculnya keluhan dari masyarakat lingkungan setempat.

Selain terhambat mobilitasnya, terancam genangan air hujan, hingga pagar rumah yang roboh akibat teknik pengerjaan proyek. ’’Ini yang menimbulkan masalah baru,’’ imbuh dia.

Pada empat area paket proyek tersebut, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pengampu lingkungan seperti RT dan RW. Itu dilakukan untuk mencari solusi sementara agar permasalahan yang ditimbulkan akibat proyek tak selesai itu dapat diatasi.

’’Kita undang RT dan RW. Kita ajak mencari solusi bersama. Agar paling tidak ekses proyek ini terkurangi,’’ tandas Mashudi.

Dua paket pekerjaan di Kalimati dan Banjaranyar, kata dia, bakal berupaya dinormalkan. Agar fungsi awal saluran bisa berjalan meski proyeknya belum rampung. ’’Fungsi awal harus jalan. Memang tidak dianggarkan di PAK. Kami ada dana rutin yang fleksibel yang dapat untuk menangani hal yang urgen bersifat pemeliharaan,’’ bebernya.

Termasuk, untuk ganti rugi pagar rumah yang terimbas proyek saluran air, terang Mashudi, hal itu mutlak menjadi tanggung jawab pihak rekanan. ’’Kontraktor kami obrak-obrak. Kami komunikasikan terus,’’ tandas mantan kasatpol PP Kota Mojokerto ini.

Disamping pengembalian fungsi awal saluran pada paket pekerjaan proyek yang tak rampung, DPUPR juga berupa mengajukan pencairan atas jaminan pelaksanaan proyek. Juga, penyampaian usulan memasukkan CV pelaksana proyek dalam daftar hitam alias blacklist di LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah). ’’Pengajuan pencairan jaminan lewat jamkrida (jaminan kredit daerah). Kemudian, proses rekom blacklist juga,’’ tuturnya. 

(mj/fen/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia