Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Calon Pengantin Di Kota Mojokerto Wajib Jalani Tes Urine

14 Januari 2020, 09: 15: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Kepala BNN Kota Mojokerto AKBP Suharsih. (Rizalamrullah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Mulai awal pekan ini, Kemenag Kota Mojokerto resmi memberlakukan persyaratan tes urine bagi calon pengantin. Sebelum naik ke pelaminan, calon pasangan diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat mengajukan pernikahan.

Plt Kasi Pembinaan Masyarakat (Binmas) Islam Kemenag Kota Mojokerto Bambang, Sunaryadi, mengatakan, aturan tersebut mulai diberlakukan Senin, (13/1) kemarin. Menurutnya, kebijakan baru itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Kanwil Kemenag Jatim.

Dia menyebutkan, terdapat 17 kabupaten/kota di Jatim yang ditetapkan mempersyaratkan tes urine bagi calon pengantin. Salah satu di antaranya di wilayah Kota Mojokerto. ’’Mulai hari ini (kemarin, red), calon pengantin sudah harus dilakukan tes urine,’’ terangnya.

Dalam pelaksanaannya, jelas Bambang, pihaknya bekerja sama dengan BNN Kota Mojokerto. Sehingga, calon pengantin harus mengajukan permohonan untuk dilakukan tes urine agar mendapatkan surat keterangan bebas narkoba.

Bambang menyatakan, surat itulah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dia menyebutkan, hasil tes tidak akan berpengaruh terhadap rencana pernikahan.

Hanya saja, jika dinyatakan positif narkoba, maka calon pasangan diwajibkan menjalani rehabilitasi ke BNNK. ’’Misalnya positif tidak membatalkan, tetap dinikahkan. Jadi tidak memengaruhi hari H maupun hari pernikahan,’’ ujarnya.

Hanya saja, dalam kebijakan awal ini, kewajiban tes urine hanya diberlakukan di satu wilayah KUA sebagai pilot project. Kemenag Kota Mojokerto menetapkan KUA Prajurit Kulon untuk menerapkan aturan perdana ini.

Dengan demikian, aturan itu diberlakukan bagi enam kelurahan di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon dan sebagian kelurahan di wilayah Kecamatan Kranggan. Sementara untuk wilayah KUA Magersari masih belum diterapkan. ’’Karena masing-masing kabupaten/kota diwajibkan untuk diterpkan di satu KUA dulu,’’ imbuh pejabat yang juga menduduki Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Mojokerto ini.

Bambang menambahkan, persyaratan tes urine telah diwacanakan sejak pertengahan 2019 lalu. Sehingga, pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah. Di samping itu, persyaratan lain juga masih tetap diberlakukan. Yaitu, calon pengantin perempuan juga harus menjalani vaksinasi Tentanus Toksoid (TT) di masing-masing wilayah puskemas. ’’Jadi sebenarnya persyaratan sama dengan sebelumnya, hanya sekarang ditambah hasil tes urine,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia