Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Perbaiki Sekolah, Dispendik Gelontor Rp 5 Miliar

13 Januari 2020, 10: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memantau perbaikan sekolah di SMPN 8. Tahun ini sekolah tersebut akan kembali mendapat jatah rehabilitasi. (Rizalamrullah/radarmojokerto.id)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto memastikan kembali melakukan perbaikan sekolah tahun ini. Dari hasil pendataan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto, sedikitnya ada 20 sekolah yang menjadi prioritas disentuh rehabilitasi.

Kepala Dinspendik Kota Mojokerto, Amin Wachid, menjelaskan, agenda rehabilitasi kali ini merupakan kelanjutan dari proyek perbaikan 2019 lalu. Sebelumnya, terdapat 32 sekolah yang mendapat sentuhan perbaikan fisik. Sedangkan untuk 2020 ini , total ada 20 lembaga yang masuk sasaran. ’’Tahun ini akan dimulai tahap rehabilitasinya,’’ ungkapnya kemarin.

Amin menyebutkan, 10 lembaga di antaranya akan dilakukan rehabilitasi dengan jatah alokasi sekitar Rp 3,5 miliar. Sebanyak 8 lembaga berasal dari jenjang SD Negeri yang total alokasi menyentuh Rp 2,3 miliar. Di samping itu, juga ada 2 SMP Negeri yang juga mendapat suntikan sebesar Rp 1,2 miliar.

Dispendik mencatat, sekolah yang mendapat bantuan rehab tersebut di antaranya adalah SDN Gedogan 3; SDN Purwotengah 2;  SDN Magersari 2; SDN Mentikan 2; SDN Surodinawan, SDN Gedongan 2;  serta SDN Kranggan 4 dan 5. Selain itu juga ada SMPN 4 dan SMPN 8 Kota Mojokerto. ’’Rata-rata mendapatkan rehabilitasi sedang,’’ ungkapnya.

Dia menyebutkan, kucuran perbaikan tersebut bersasal dari pemerintah pusat. Masing-masing berumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Di samping itu, tahun ini pihaknya juga kembali menyiapkan Rp 1,5 miliar dari APBD Pemkot Mojokerto.

Bantuan itu, terang Amin, diperuntukkan sebagai dana pemeliharaan gedung sekolah. Menurutnya, dana pemeliharaan khusus hanya diberikan kepada sekolah yang belum memiliki sertifikat. Sehingga, selama ini sekolah belum bisa mendapat kucuran bantuan dari pemerintah akibat terganjal legalitas kepemilikan lahan sekolah. ’’Ada 10 lembaga yang mendapatkan bantuan pemeliharaan tahun ini. Selain belum bersertifikat, sekolah tersebut juga dinyatakan rusak,’’ tandasnya.

Hingga saat ini, pihaknya telah mengupayakan untuk mengurus sertifikat sekolah sekolah ke Badan pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, upaya itu telah dilakukan sejak setahun terakhir. Sehingga, mampu menyertifikatkan puluhan sekolah lainnya. ’’Tapi ada beberapa yang hingga kini masih proses,’’ ulasnya.

Untuk itu, selama proses legalitas masih berjalan, sekolah-sekolah itu diberikan dana pemeliharaan. Langkah itu dilakukan agar kondisi gedung bisa dilakukan perbaikan ringan. Sehingga, bisa menjamin keamanan bagi peserta didik maupun pendidik selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. ’’Jadi, ada total 20 sekolah yang akan direhab dan pemeliharaan tahun ini,’’ pungkasnya.

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia