Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Izin Mutasi Pejabat Eselon II Tersendat

13 Januari 2020, 09: 35: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Kabar mutasi sekaligus pelantikan sembilan pejabat hasil lelang terus menjadi teka-teki. Sampai saat ini, pemkab tak kunjung merombak struktur pejabat baik eselon II, III, dan IV. Bahkan, ketika batas melantik berakhir, Selasa (7/1), Pungkasiadi tak juga mengumumkan sosok pejabat yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan.

Namun, kabar menyeruak di internal pemkab menyebut jika mutasi-promosi tetap akan berlangsung dalam waktu dekat. Atau menunggu setelah pelantikan bupati. Bahkan, izin dari Kemendagri telah dikantongi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) sebagai dasar merombak pejabat. Sehingga, proses mutasi tinggal menunggu waktu sampai semua posisi terisi lengkap. Sesuai nama pejabat dan jabatannya.

’’Tinggal nunggu izin yang eselon II keluar. Masih di Kemendagri. Kalau yang esleon III dan IV, sudah keluar duluan,’’ terang sumber di internal pemkab.

Ya, Pung sejatinya masih bisa melantik pejabat. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2, Gubernur, Bupati atau Wali Kota bisa melakukan penggantian jabatan asal mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Hanya saja, persetujuan itu juga dibarengi dengan larangan bagi kepala daerah dalam menggunakan kewenangannya. Baik berupa program maupun kegiatan yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan. Termasuk Pung sebagai bakal calon petahana di Pilbup 2020. ’’Penyalahgunaan itu seperti membuat kegiatan pemerintahan tapi justru jadi ajang kampanye salah satu calon,’’ tambah Afidatusolikha, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Jika terbukti demikian, ancaman pencoretan dari peserta pilkada bisa saja diberikan. Sanksi tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan. ’’Jika calon selaku petahana terbukti melanggar, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Tentunya yang mencoret nanti adalah KPU,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan sejumlah larangan bagi kepala daerah dalam membuat atau memutuskan kebijakan trategis. Termasuk melantik dan memutasi pejabat selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

Larangan tersebut bahkan berlaku aktif, terhitung mulai Rabu (8/1) atau enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) 8 Juli nanti. 

(mj/far/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia