Minggu, 19 Jan 2020
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Pemprov Petakan Potensi Bencana

13 Januari 2020, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Jawa Pos Radar Mojokerto

Satpol PP Provinsi Jatim berdialog dengan warga di kantor Kecamatan Jatirejo di sela sidak lokasi galian C di Jatirejo, Jumat (10/1). (Shalihin/radarmojokerto.id)

JATIREJO, Jawa Pos Radar Mojokerto - Curah hujan terus mengalami peningkatan. Bencana mulai mengintai. Bahkan banjir pun sudah terjadi di berbagai daerah di Mojokerto. Di utara Sungai Brantas terendam banjir luapan Sungai Lamong yang notabene dari luar kota. Namun bukan berarti Mojokerto tidak rawan banjir yang ditimbukan kerusakan alamnya sendiri. Sebab di wilayah selatan, alamnya mulai rusak akibat penambangan sirtu yang berlebihan.

’’Makanya kita mau menertibkan sejumlah galian yang ada di wilayah Mojokerto ini untuk mencegah terjadinya banjir,’’ kata Budi Santosa, kepala Satpol PP Pemprov Jatim saat terjun ke Mojokerto, Jumat (10/1).

Berdasarkan hasil pantauan hari itu, wilayah Mojokerto mulai terancam banjir. Sungai hulu Mojokerto kini mengalami kerusakan yang signifikan. Kerusakan itu disebakan banyaknya aktivitas galian C luar atau tidak memiliki izin. ’’Seperti di Ngembat sudah nampak,’’ katanya.

Tak hanya itu, hutannya juga mulai gundul akibat penambangan pasir. Maka, dampak yang ditimbulkan tidak hanya masyarakat di area galian. Melainkan warga Mojokerto di bawah. Seperti di sungai Brangkal. Kota Mojokerto pun terancam. ’’Usaha seperti ini untungnya memang luar biasa. Tapi kan merusak lingkungan,’’ terangnya.

Karena itu, lanjutnya, sesuai kebijakan gubernur, pihaknya diperintahkan melakukan pemetaan. Pihaknya harus mencatat berapa lokasi yang berpotensi terjadi bencana. Kemudian baru disampaikan kepada pemerintah terkait sesuai dengan bagiannya masing-masing. ’’Risiko bencana kita informasikan kepada BPBD; hutan gundul ke pihak kehutanan; dan kalau terkait masalah tanggul, jembatan, kita sampaikan kepada PUPR. Kemudian kita kerjakan bersama,’’ katanya.

Upaya itu dilakukan dengan tujuan mempercepat pembangunan pelayanan publik Jawa Timur. Agar tecipta kenyaman dan ketertiban masyarakat. Termasuk memperbaiki sejumlah kawasan alam yang sudah mulai rusak. Atau membangun terasering. Bahkan, pihaknya akan melakukan alih fungsi supaya sejumlah galian itu tidak merusak lingkungan. ’’Kalau kita jaga alam, alam juga pasti akan menjaga kita,’’ pungkasnya.(hin)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia